Laupatty dan Lumi Gagal, Kumayas Kembali Nahkodai PWI Sulut

MANADO, suara manadonews (23/06/2010)—Konferensi Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut yang berlangsung di Swiss-bellhotel Maleosan, berlangsung alot. Pasalnya, seperti yang diprediksi sebelumnya ‘Incumbent’ Ketua PWI Cabang Sulut bakal kembali memimpin PWI Sulut. Hal ini dibuktikan Drs Jootje Kumayas-begitu nama lengkapnya Ketua PWI tepilih periode 2010-2015. Kumajas yang sebelumnya menjabat ketua PWI Sulut ini sebagai Kepala Perwakilan Kantor Berita Antara Sulut.

Dalam Konferensi PWI yang dibuka oleh Gubernur Sulut Drs Sinyo H Sarundajang dan dihadiei langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat H Margiono ini, menarik untuk disimak. Pasalnya, perebutan ketua PWI Sulut ini memanas akhir-akhir ini, menjelang konferensi. Sebab tiga pesaing yang memperebutkan organisasi wartawan yang bergengsi ini, masing-masing Drs Yootje Kumayas, Decky Laupatty dan Drs B Wilson Lumi, di sebut-sebut kans kuat untuk memimpin PWI Sulut lima tahun mendatang.

Namun menariknya, dalam proses pemilihan tersebut, kedua pesaing ‘incumbent’ tak mampu menembus pertahanan kubu Jootje Kumayas yang telah dibangunnya sejak beberapa tahun terakhir ini. “Sebab Kumayas masih lebih dikenal oleh kalangan senior di PWI yang memiliki hak suara, untuk memilih Ketua PWI,” ujar salah satu peserta Konferensi yang tak mau namanya dipublikasikan.

Kendati menurutnya, pesaing lainnya, seperti Lumi dan Loupatty telah mendapat dukungan yang signifikan, tapi tak dapat membendung dukungan yang menglir kepada Kumayas. Dari hasil Konferensi, perolehan Yootje Kumayas mampu mendulang 28 suara, sementara Decky Loupatty hanya meraih 18 suara dan Wilson Lumi di posisi ke tga dengan raihan 13 suara. Dengan sendirinya sesuai Tatib, siapa yang memiliki suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua PWI yang baru. Sedangkan untuk penyusunan formatur kepengurusan selama dua minggu, terhitung sejak 23 Juni 2010 hingga dua pekan kemudian. (otnie tamod/sutrisno)

Eddy Ashari : KPE Hasil Terobosan Gubernur SHS

BS Suskses Lounching  1.070 Kartu Pegawai

MANADO, suara manadonews (23/06/2010)—Kepala Badan Kepegawaian RI Drs Eddy Topo Ashari mengakui, lahirnya Kartu Pegawai Elektronik (KPE)-Bank Sulut (BS), merupakan hasil terobosan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Sarundajang dinilai merupakan salah seorang Gubernur yang banyak memiliki inovasi-inovasi dalam memajukan daerahnya, guna mensejahterakan rakyatnya, kali ini untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sulut.

Pernyataan menarik Eddy Topo Ashari itu, disampaikannya saat melakukan peluncuran KPE di ruang Mapalus kantor gubernur, Selasa (22/06). Kegiatan yang dihadiri Muspida Sulut, para Bupati dan Walikota se-Sulut, serta Kepala Bank Sulut Jeffry Wurangian. Menurut Ashari, baru Provinsi Sulut yang melakukan kerjasama KPE dengan BKN RI, “Mudah–mudahan provinsi lain dapat mengikuti terobosan yang sangat baik ini,” ujarnya.

Gubernur Sarundajang mengatakan, KPE ini bersifat multiguna artinya dapat berfungsi sebagai ATM, kartu kredit, Jamkesda, belanja dan untuk penarikan gaji bagi PNS yang bersangkutan. Untuk itu Sarundajang mengimbau agar kartu ini bisa lebih bermanfaat, kiranya dapat dipergunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Sarundajang mengakui, dengan adanya KPE ini akan lebih mempercepat layanan akan kebutuhan PNS, sebab dengan Smart Kart ini akan lebih menjamin kebutuhan PNS serta jumlah PNS yang ada. Sambil menambahkan, agar kartu ini dapat disimpan dengan baik agar tidak hilang.

Sementara Dirut Bank Sulut Jeffy Wurangian mengungkapkan, rasa terima kasihnya kepada Gubernur SH Sarundajang yang telah melakukan terobosan ini dengan BKN RI. “Mestinya kami yang harus melakukannya, Namun Pak Sarundajang dengan inovasi yang tinggi lebih dahulu melakukannya,” ujarnya seraya menambahkan, KPE ini berlaku di setiap ATM Bank Sulut yang ada di mana saja serta di ATM bersama.

“Perjuangan berbulan-bulan sekarang telah dipetik hasilnya, pasalnya telah diterbitkan 1.070 Kartu Pegawai Elektronok PNS. Bahkan bakal disuul 5000 KPE PNS di Sulut,” tandas Wurangian.

Sementara, Kepala BKD Provinsi Sulut Drs Mecky Onibala menyebutkan, KPE bertujuan untuk memberi kemudahan pada PNS untuk memperoleh layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, data pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun. (*/otnie/sutrisno)