PPWI Siap Gelar Forum Dialog Lintas Generasi di Manado

MANADO, Swara Manadonews—Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan “Forum Dialog Lintas Generasi” dengan tema utama “Peningkatan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme bagi Guru-guru Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan se-Sulawesi Utara”. Kegiatan forum dialog ini merupakan program implementasi dari kesepakatan PPWI dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan yang ditujukan untuk para guru di Sulawesi Utara ini direncanakan berlangsung pada hari Sabtu 18 September 2010 mendatang. Panitia telah menyampaikan surat pemberitahuan ke sekolah-sekolah di Kota Manado dan sekitarnya untuk mengundang para guru Pendidikan Kewarganegaraan bersama kepala sekolah-nya agar dapat menghadiri acara Forom Dialog tersebut.

Para pembicara utama yang akan dihadirkan PPWI dalam acara forum dialog Sabtu mendatang itu, antara lain Dirjen Kesbangpol sebagai keynote speaker, Prof Dr J Philip PhD (pakar pendidikan dari Amerika Serikat), Dr Cecep Effendy MA (pakar ilmu komunikasi politik, staf ahli Menteri Dalam Negeri), Kombes Polisi Dr Benny Mamoto MSi (Tokoh masyarakat dan pemerhati budaya Sulawesi Utara), dan Wilson Lalengke SPd MSc MA (Dosen paruh waktu Universitas Bina Nusantara Jakarta). Selain itu, direncanakan akan hadir juga Gubernur Sulut terpilih, Sinyo Harry Sarundajang, Kepala Dinas Pendidikan, dan beberapa pejabat kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Acara forum dialog yang akan berlangsung selama sehari itu dibagi dalam dua sesi, yakni sesi pertama dengan format panel dialogis, dan sesi kedua setelah istrahat sholat dan makan siang dalam format workshop. Adapun materi yang akan disampaikan pada sesi pertama adalah : Strategi dan Kebijakan Peningkatan dan Pelestarian Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia bagi Generasi Penerus oleh Dirjen Kesbangpol; Getting Proud to be Indonesian in the Global Sphere oleh Prof Dr J Philip PhD; Generasi Indonesia dari Masa ke Masa dan Tantangannya di Masa Depan oleh Dr Cecep Effendi dan Orang Minahasa di Pelataran Sejarah Kebangsaan Indonesia oleh Dr Benny Mamoto. Sedangkan Wilson Lalengke akan mengisi sesi workshop dengan tema utama Metode Alternatif dalam Mengembangkan Karakter Bangsa di Sekolah.

Kegitan forum dialog dimaksud dirangkaikan dengan peresmian PPWI Sulawesi Utara yang menurut rencana akan dilakukan sebelum acara dialog dibuka secara resmi. Peresmian PPWI di wilayah provinsi paling utara Pulau Sulawesi itu akan ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI. Demikian dikatakan oleh Ketua PPWI Sulawesi Utara, Fenly Sigar, melalui telepon kepada redaksi KOPI siang tadi.

“Pelantikan pengurus DPD PPWI Sulut direncanakan berlangsung pada hari Sabtu, 18 September 2010 mendatang bertempat Balaikota Manado. Setelah pelantikan pengurus, kemudian dilanjutkan dengan acara Forum Dialog Lintas Generasi, dengan mengundang sekitar 500 guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepala sekolah se Sulut,” ujar Fenly. Menurutnya, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke yang datang bersama rombongan pemateri forum dialog di Manado akan didaulat untuk melakukan peresmian PPWI Sulut dan melantik pengurusnya.(*/denym)

Sekda Mitra Canangkan Bulan Disiplin

Plt Sekda Mitra Drs Freddy Lendo saat memimpin Apel

Satu PNS Mitra Dipecat

RATAHAN, Swara Manadonews—Selasa (14/09) Bertempat di halaman kantor Bupati Minahasa Tenggara Sekda Drs Freddy Lendo atas nama pemerintah mencanangkan bulan disiplin bagi jajaran PNS di kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun maksud dilaksanakannya bulan disiplin ini berkaitan dengan 2 tahun kepemimpinan Bupati Telly Tjanggulung dan Wakil Bupati Drs Jeremia Damongilala MSi bersamaan dengan HUT Provinsi Sulut  ke-46 tanggal 23 September 2010 dan dalam rangka menyambut pemerintahan yang baru di Provinsi Sulut. Hal ini diungkapkan Lendo dalam Apel PNS Se-Mitra.

Lebih lanjut Lendo mengatakan, bahwa pencanangan bulan disiplin ini bertujuan untuk menerapkan disiplin waktu, disiplin kerja dan disiplin pakaian serta kelengkapannya bagi seluruh PNS  Pemkab Mitra. “Sebagai PNS wajib bagi kita untuk menghargai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, karena PNS itu telah mendapatkan penghormatan yang luar biasa baik dari pemerintah pusat sampai daerah dengan diberikan berbagai kemudahan,” ujarnya.

Oleh karena itu kata Lendo, menjadi hal yang tak bisa dilepaskan oleh para PNS adalah melaksanakan tugas dengan professional sesuai Tupoksi masing masing. “Apapun yang diputuskan oleh atasan, harus dihargai dan dilaksanakan. Jad perlu ditekankan bahwa PNS harus loyal, disiplin pekerja keras dan setia bekerja walaupun itu hanya pekerjaan sepele,” tandasnya.

Pada kesempatan itu atas nama Bupati Minahasa Tenggara Lendo menyerahkan secara simbolis STPPL Prajabatan 2009 golongan II dan III. Menariknya dalam rangka bulan disiplin tersebut Pemkab Mitra menjatuhkan hukuman disiplin dengan  mengeluarkan SK Pemberhentian secara tidak hormat  sebagai PNS kepada MR yang bekerja di unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mitra, karena yang bersangkutan sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan sekarang tidak melakukan tugas/masuk kantor, melanggar ketentuan pasal 2 huruf K Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1986. (*/otnie)

Puting Beliung Porak-Porandakan Desa Bajo

Ilustrasi:Angin Puting Beliung
porak-porandakan rumah warga

AMURANG, Swara Manadonews—Rumah warga Desa Bajo Kecamatan Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan(Minsel), dihantam angin puting beliung serta ombak, sehingga rumah milik warga hancur total. HukumTua desa Bajo Hamka Mokoagow kepada wartawan, mengatakan adanya angin serta ombak yang menghantam rumah milik warga sangat kencang, sehingga banyak warga mulai kocar kacir. “Warga sangat ketakutan datangnya ombak dan angin,” kata Mokoagow

Lanjut Mokoagow, Selasa (14/9), rumah yang di hantam angin adalah milik dari keluarga Durandt Ilam,sehingga pemerintah desa, lewat Hukum Tua langsung berkodinasi dengan Kepala Kecamatan. “Sebagai Hukum Tua saya langsung menyampaikan ini kepada camat Tatapaan,adanya rumah yang hancur di hantam angin,” ujar Mokoagow.

Setelah rumah milik warga desa Bajo yakni Keluarga Durandt Ilam yang dihantam oleh angin, pemerintah desa dan warga membantu keluarga yang tertimpa musiba. “Pemerinta desa juga warga datang melakukan pertolongan dan menghibur keluarga,” sambung Mokoagow.

Diaharapkannya kepada pemerintah kabupaten dapat memperhatikan warga desa yang ada dipinggiran pantai,supaya dapat menanggulangi bencana yang terjadi. “Inikan bencana yang bukan dibuat buat,jadi saya harapkan kepada pemerintah kabupaten dapat memperhatikan desa yang ada dipinggiran pantai,” harapnya. (drim's)

Onibala “Kembali” Roling Pejabat

 98 PNS Kena Mutasi

Plt Bupati Minsel Mecki M Onibala

AMURANG, Swara Manadonews—Penjabat bupati Minahasa Selatan Drs Meki Marthen Onibala kembali melakukan rolling PNS di ruang lingkup Pemkab Minsel. Kali ini roling yang di lakukan cukup ‘wah’, sebanyak 98 Pegawai Negeri Sipil kena mutasi dan promosi jabatan. Hal tersebut di katakana kepala bidang perencanaan BKDD minsel Dayl Ondang saat di temui sejumlah wartawan, dikatakana Ondang dalam roling kali ini total sebanyak 98 Pegawai Negri Sipil di mutasi mulai dari esalon II,III dan IV.

Dari informasi yang berhasil di himpun Swara manadonews kepala BKDD Minsel Drs James Tombokan ,digantikan oleh Drs Rory Ferdinandus sementara Tombokan di ganti menjadi Kaban KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PP dan PA ) Pejabat lama kepala KBPP-PA Dr Luisa Pongayou M Kes diperbantukan di Sekretariat Pemkab Minsel.

Sementara Kadis Sosial Ketenagakerjaan Drs Danny Rindengan di gantikan oleh Drs Deky Tuwo yang semula sebagai Kadis Capilduk. Sedangkan untuk posisi Kadis Capilduk diisi oleh Drs Jemmy Sandag yang sebelumnya sebagai staf ahli Pemkab Bidang Sosial Kemasyarakatan. Kadis Kelautan dan Perikanan di gantikan oleh Ir Arifin Kiay Demak bertukar posisi dengan Ir Evendy Tandipayung yang semula kadis Perikanan kini menjadi Kaban Pertahanan Pangan, Kadis Perhubungan Drs Max Karou kini di jabat oleh Jemmy Tamon SE yang sebelumnya adalah Sekretaris Dinas DKP, sedangkan pejabat lama Max Karaou menjadi Staf Ahli Sumber Daya Manusia. Kadis PU Minsel Ir Harry Hermanus digantikan oleh Drs Des Pomantow sebagai Plt, sedangkan Hermanus di perbantukan di Sekretariat Pemkab Minsel.

Menariknya Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Ir Linda Karisoh mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Johan Kawatu SP, yang sebelumnya sebagai Sekretaris KPTSP. Ir Jhon Senduk yang menjabat sebagai kepala BP4K di lantik menjadi Kepala Bapeda menggantikan Drs Wempie Mononimbar yang kini menjadi Kadis Pasar dan Perindakop, sedangkan Ir Suban Torar kadis Perindakop di lantik menjadi Kaban BP4K.

Sedangkan Kaban Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD) Adri Keincem SH di gantikan oleh Drs Danny Rindengan, dan Keincem di plot menjadi staf ahli menggantikan Drs Vence Igir yang menggantikan Dra Santje Iroth yang kini kembali ke habitat sebagai dosen UNIMA. Sementara Kadis Diknas DR Jefry Lengkong digantikan Drs Jan Ratu MPd, yang dulunya sebagai Kaban Narkotika, sementara kaban Narkotika di jabat Drs Jemmy Robot yang dulunya sebagai staf ahli. Drs Asmawa Tosepu S STP Kepala Kantror Penanaman Modal di mutasi menjadi sekretaris pada kantor KB-PP dan PA, Kepala Badan Kesbang-Pol dan Linmas Drs Max Lantang di plot menjadi staf ahli.  Sedangkan Drs Alex Slat yang sebelumnya Kabag Ortal, menggantikan posisi Max Lantang sebagai Kaban KesbangPol dan Linmas.

Kabag Ortal di pegang oleh Drs Des Mononimbar, Kabag Humas Drs Ferry Lengkong bertukar posisi dengan Kabag Ekonomi Drs Lucky Tampi yang kini menjadi Kabag Humas, sedangkan Kabag Kesra Andre Winowatan S STP diangkat menjadi camat Amurang, Drs Frangky Tangkere dipercayalkan sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan. Sementara mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Drs Johanis Rumawou diperbantukan pada sekretariat Pemkab Minsel. (drim’s)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolak Eksepsi E2L

E2L pada saat sidang Rabu (15/9)

MANADO, Swara Manadonews—Sidang Lanjutan Bupati Kabupaten Kepuluan Talaud, Elly Engelbert Lasut (E2L), dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas-SPPD fiktif Rp 9,8 miliar yang berlangsung Rabu (15/9) di Pengadilan negeri-PN Manado dengan Majelis Hakim yang diketuai Edhi Sudarmuhono SH dengan anggota Armando Pardede SH MAP dan Efran Basuning SH MHum.

Dalam persidangan tersebut, Eksepsi Elly Engelbert Lasut (E2L) dan tim kuasa hukumnya Moctar Pakpahan SH di tolak majelis hakim. Dasar pertimbangan majelis hakim melakukan penolakan tersebut, karena Eksepsi yang diajukan Elly dan tim kuasa hukumnya sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Intinya tidak terdapat alasan yuridis untukdi terima atau di kabulkan, keberatan tersebut.Sementara itu, kuasa hukum elly lasut yaitu Mochtar Pakpahan SH akan mengajukan proses keberatan atas keputusan tersebut. "Putusan ini sangat ganjil," tuturnya sembari menambahkan akan mengajukan proses keberatan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan komisi III DPR RI.

Suasana ruang sedang nampak begitu ramai karena di hadiri oleh sebagian masyarakat peduli Elly Lasut dan nampak hadir pula istri Elly Lasut yang adalah Bupati Minahasa Tenggara, Telly Tjanggulung, yang nampak begitu gelisa menunggu keputusan hakim. Persidangan ini akan dilanjutkan kembali Selasa (21/9) pekan depan, dengan agenda pemeriksaan para saksi. (*/ra2)

Akibat Menyimpan Putauw, Warga Maasing Menghadap Meja Hijau

Ilistrasi: Putauw

MANADO, Swara Manadonews—HC alias Chandra (29) warga Kelurahan Maasing Lingkungan I Kecamatan Molas ini dibekuk oleh aparat Direktorat Narkoba Polda Sulut di rumahnya Sabtu 26 Juni 2010 silam. Sekitar pukul 10.00 Wita, dan ditemukan menyimpan satu paket Putauw seberat 0,1 gram.

Terdakwa harus menghadap meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Manado, Rabu (15/9), karena didapati membawa narkotika jenis Putauw (Heroin), Sidang yang dipimpin langsung oleh hakim Efran Basuning SH MHum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muthmainnah Umadji SH MH menjeratnya dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (*/ra2)

Lelang Proyek Bencana Alam di Talaud Ternyata Fiktif

Terungkap Dalam Persidangan

Sidang di PN Manado

MANADO, Swara Manadonews—HM alias Mandiri, asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud Rabu (15/9), menjalani sidang lanjutan yang di gelar Pengadilan Negeri (PN) Manado, terkait kasus dana pasca Bencana Alam Talaud yang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Armando Pardede SH MAP yang beranggotakan Robert Posumah SH MH dan Rika Pandegiroth SH MH.

Diketahui, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bencana alam Talaud tahun 2008, sebesar Rp 8,5 miliar untuk membangun sarana jembatan Tule, Sanguala, Aingaran, Lawano, Pangeran, Tumino, Taturian, Mangutu CS, Soro, Kumbana, Sarocco yang bersangkutan tidak mengumumkan acara pelelangan tersebut sesuai dengan pasal 20 A peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2006 tentang, perubahan ke empat atas keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang, pengumuman pengadaan barang dan jasa serta pemborongan jasa.

Sidang yang melibatkan Pejabat Pemerintah Kabupaten Talaud tersebut, menghadirkan 10 orang saksi, yakni, Frans C Udang, Amos Lumetu, Erwin Tamatompo, Adina Tamawiwi, Karunia Sampini, Dessy Siby, Tommy Rawaten, Markus Dalompe, Dismanto Amira dan Wilman Salibala. Sidang itu sempat mencengangkan, pasalnya Erwin Tamatumpa mantan Sekretaris Panitia Lelang tahun 2008, mengungkapkan bahwa lelang dalam kegiatan tersebut fiktif, karena ia menerima dokumen pemenang lelang dari ketua panitia lelang WT alias Tine jauh sebelum lelang di buka dan diyakini diperintah oleh atasannya yaitu Mandiri.

Sidang ini akan kembali lanjutkan sampai Rabu pecan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (*/ra2)

Pelantikan SHS-DK Dipastikan 14 September

Anggaran Berbandrol Rp 100 Juta

Sinyo H Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-DK)

MANADO, Swara Manadonews—Pihak Sekretariat DPRD Sulut mematangkan persiapan pelantikkan Gubernur Sulut, termasuk kebutuhan anggaran, menyusul tuntasnya persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Musyawarah (Bamus) DPRD tengah menggodok pembahasan anggarannya.

Pelantikan calon gubernur terpilih Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan calon Wakil Gubernur Drs Djouhari Kansil MPd, dipastikan akan dilaksanakan pada 14 September 2010 mendatang.

Berdasarkan usulan Sekretariat DPRD seperti diungkapkan Izak Ray, Kabag Humas Sekwan, pelantikan pasangan Sinyo H Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-DK) sebagai Gubernur dan Wagub Sulut 2010-2015, berbandrol Rp 100 juta. "Pokoknya pihak Sekwan telah menyediakan anggaran Rp 100 juta," ujarnya, baru-baru di Manado.

Ray menambahkan, semua persiapan terkait terus dimatangkan. Rencananya, kata Ray, pelantikkan bertempat di Novotel Golf Resort and Convention Centre. Sedangkan tanggalanya merujuk jadwal dan tahapan KPU Sulut, yakni 14 September. Anggaran sebesar itu mencakup biaya sewa gedung, konsumsi dan sebagainya. 

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Steven Kandouw mengingatkan, agar pembahasan anggaran pelantikkan jelas. Sehingga tidak terjadi duplikasi, yakni KPU Sulut dan Sekwan sama-sama menganggarkan acara pelantikkan.

"Ini harus jelas. Jangan sampai terjadi duplikasi. Jangan Sekwan telah menganggarkan, KPU (Sulut) juga menganggarkan," pesannya. Apalagi, acara pelantikkan merupakan gawenya Sekwan, yakni rapat paripurna. Terkait besar anggaran yang diperlukan, Kandouw menyebut tidak masalah.

Nilai sebesar itu sudah sesuai. "Itu cukup untuk biaya konsumsi ribuan orang yang akan menghadiri acara pelantikkan," imbuhnya. Belum lagi biaya keperluan lainnya terkait dengan pelantikkan. Sedangkan kepastian pelantikkan menunggu SK Presiden RI. "SK-nya sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu diteken," ungkap Ray.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi telah menerima surat permohonan pelantikkan dari Plt Gubernur Sulut, Drs Robby Mamuaja. Plt Sekprov, Ir Siswa R Mokodongan, Karo Pemerintahan dan Humas, Roy Tumiwa dan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulut,  Drs Arnold Poli, mengantar langsung surat itu.

Selanjutnya, dari Mendagri surat diteruskan ke Sekretariat Negara (Setneg). "Jadi kami minta juga agar Mendagri bisa hadir langsung saat pelantikkan nanti," ungkap Tumiwa, Selasa lalu. "Sekarang tingal tunggu kepastian penetapan. Biasanya penetapan diikuti rekomendasi pelantikan presiden lewat Mendagri," jelasnya. (*)

Gunakan GKIC, Pelantikan SHS-DK Dipersiapkan

KARENANYA untuk menyambut seremonial akbar tersebut, menyusul adanya penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pempov Sulut melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.

Kepala Biro Umum Setdaprov Sulut Drs James Palempung mengatakan bahwa, jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak akan molor. Apalagi hal tersebut telah dipertegas melalui penetapan Mendagri.

“Kita optimis jadwal tidak akan molor. Untuk itu semua persiapan telah kita matang-kan,” ungkap Palempung sembari menambahkan bah-wa lokasi pelantikan akan dipusatkan di gedung Grand Kawanua International Center (GKIC) yang mampu menampung 3 ribuan undangan. “Pokoknya lokasinya sangat startegis, demikian juga dengan tempat parkir yang luas,” tandasnya.

Pelantikan SHS-DK, lanjut Palempung akan dilaksanakan melalui sidang paripurna istimewa. Karenanya, style atau pengaturan tempat akan di setting seperti ruangan DPRD. “Sebenarnya yang memiliki agenda pelantikan ini adalah Sekretaris DPRD. Karena Pemprov hanya memfasilitasi undangan serta tamu khusus dari pusat,” ujarnya.

Menariknya, selain mempersiapkan pelaksanaan pelantikan, Palempung juga telah mengaktifkan staf untuk ditempatkan di Tata Usaha Pimpinan (TUP) Wagub, yang tidak lain adalah staf lama semasa Wagub Freddy Harry Sualang. “Begitu Wagub terpilih melaksanakan tugas, maka staf inilah yang akan membantu kelancaran pelayanan,” tuturnya. (*)

Pusat Kucurkan Rp 85 Juta Pembuatan Kompos di Mitra

Ilustrasi: Pembuatan Pupuk  Kompos

RATAHAN, Swara Manadonews—Pemerintah Pusat kembali mengucurkan dana segar untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Kali ini dana segar sebesar Rp 85 juta dari Tugas Pembantuan (TP) disalurkan sebagai bagian pembangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O), di mana Mitra jadi pilot project pembuatan kompos.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Mitra, Ir BA Tinungki MEng, bantuan ini diberikan kepada kelompok tani Mitra di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen. “Ini merupakan dana stimulan, yang peruntukkannya masing-masing Rp 50 juta untuk bangunan fisik, Rp 25 juta untuk mesinnya, sedangkan Rp 10 juta untuk peralatan penunjang,” papar Mantan Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan Kehutanan Mitra Baru-baru ini di Ratahan.

Lanjut Tinungki, kelompok tani yang nantinya akan mengelola pembuatan pupuk organik ini dan nantinya juga mereka yang akan memakai hasil olahannya. “Pokoknya untuk bahan bakunya dari jerami padi, dan pupuk organik yang dihasilkan, akan dipakai oleh petani itu sendiri di lahan persawahan yang dimiliki atau dikelola kelompok tani itu,” tuturnya.

Dengan menggunakan pupuk organik hasil pengolahan sendiri dari kelompok tani, kata Tinungki maka hasil panen diproyeksi akan meningkat 10 sampai 30 persen dari sebelumnya. “Yang pasti tetap akan ada kombinasi dengan pemakaian pupuk kimia, tetapi hasil panen akan lebih besar,” tandas mantan Kaban PLH Mitra.

Mitra patut bersyukur lanjut Tinungki, karena tak semua daerah mendapat bantuan ini, sebab seluruh Indonesia hanya ada 200 daerah yang menjadi pilot project. “bayangkan saja di Sulut sendiri ada enam daerah yang mendapat bantuan ini yakni di sentra-sentra produksi beras,” paparnya. (*/otnie)

Roring: 2011 Diusulkan, Pembangunan TPA Sampah Mitra Capai Rp 4 M

Ilustrasi: Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

RATAHAN, Swara Manadonews—Dipastikan tahun 2011 mendatang, anggaran yang diusulkan untuk pembuatan TPA sampah jumlahnya cukup fantastis yakni sekitra Rp 4 miliar. Jadi penanganan kebersihan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dipastikan akan lebih maksimal menyusul kepastian bakal hadirnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di daerah yang baru dimekarkan 2007 lalu. Hal ini dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Mitra, Ir Hanny Ch Roring Msi MM baru di Ratahan.

Dikatakannya, dana tersebut berasal dari pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum. “Jadi kami sudah masukkan kajian dan usulannya dan jawabannya adalah bahwa dana untuk pembangunan TPA sampah di Mitra akan dikucurkan nanti 2011 mendatang,” ujarnya.

Mantas Kadis PU dan SDA Mitra ini menjelaskan, rencananya TPA sampah ini akan dibangun di areal perkebunan Awang, Ratahan. “Yang pasti dengan adanya dana dari pusat itu, kita bisa membangun TPA sampah yang representatif dan mampu menampung produksi sampah di wilayah Mitra,” tandasnya.

Lanjut Roring, saat ini untuk menampung produksi sampah di Mitra, masih menggunakan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di lokasi yang sama yakni di perkebunan Awang tersebut. “Memang belum adanya TPA, bukan berarti kita pasrah saja, tetapi terus berupaya mengoptimalkan penanganan kebersihan, baik dengan aparatnya maupun peralatan yang ada,” terangnya. (*/otnie)

Sedikitnya 172 Guru di Mitra Dapat TPG

Kecipratan Rp2,4 M, Tiap Guru Terima Rp 13,9 Juta  

  

Guru di Mitra Terima TPG

RATAHAN, Swara Manadonews—Sebanyak 172 guru di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang telah disertifikasi tahun 2007-2008, Selasa (07/9) mulai dicairkan. Mereka, akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk lima bulan terhitung bulan Januari-Mei. Masing-masing guru, akan menerima sekitar Rp13,9 juta.

Menurut Plt Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mitra Ir D Moody Rondonuwu MT, pencairan dana sertifikasi ini belum sepenuhnya enam bulan seperti yang dijanjikan. “Harusnya enam bulan. Ternyata dana yang dikirim pemerintah pusat itu belum cukup,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Mantan Dosen Arsitektur Fakultas Tehnik Unsrat Manado ini,  guru TPG di Mitra tak perlu khawatir, hak mereka pasti akan dibayar sepenuhnya pada penerimaan tunjangan profesi sertifikasi semester berikut. “Saat pembayaran semester II, guru akan menerima sebanyak 7 bulan tunjangan, yakni bulan Juni hingga Desember 2010,” tandas Rondonuwu, yang juga Kabag Pembangunan Pemkab Mitra.

Menurut Rondonuwu, hal tersebut terjadi karena dana yang dikirimkan pemerintah pusat hanyalah Rp2.4 Miliar, sedangkan dana yang diperlukan pihaknya untuk membayar tunjangan 172 guru sertifikasi tahun 2007-2008 sebanyak Rp2.6 Miliar. “Kami sudah menghubungi pemerintah pusat, dan sesuai dengan petunjuk mereka, pembayaran tunjangan bisa dilakukan untuk lima bulan, yakni Januari-Mei 2010,” tukasnya, sembari menambahkan, pemerintah pusat kembali meminta Dikpora Mitra untuk melakukan pengajuan data guru sertifikasi. “Jadi bulan November pencairan semester II, saya berharap teman-teman guru bersabar,” pungkasnya. (*/otnie)

Dishub Minsel Belum Miliki Ijin Pelayaran

Terancam Tak Dapat Beroprasi

Ilustrasi : Pelabuhan Perikanan

AMURANG, Swara Manadonews—Gonjang ganjing soal pemanfaatan pelabuhan perikanan di Kabupaten Minsel, akhir-akhir ini sering disorot warga Minsel. Pasalnya program pengadaan pelayaran Minsel–Balikpapan jadi salah satu program unggulan yang sering di jual pasangan Bupati dan wakil Bupati pilihan rakyat pertama RML-VT ke publik, namun ironisnya hingga kini program tersebut tak kunjung terealisasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Max Karouw SH melalui Sekretaris Dishub Minsel Drs Nico Wayong saat dimintai keterangannya mengatakan, bahwa pihaknya telah berupaya untuk mendatangkan Kapal Verri untuk beroperasi di pelabuhan yang berlokasi di Kelurahan Kawangkoan Bawah, kompleks Mobongo tersebut. Namun masih tersendat.  “Memang selain Dermaga TPI tersebut belum memadai, fasilitasnya-pun belum rampung,” ujar Wayong.

Lanjut dia, tak hanya itu, ijin pelayaran dari Kementerian Perhubungan, hingga kini belum keluar. “Walaupun demikian, publik harus tahu bahwa proyek pelabuhan itu dikelola oleh Provinsi Sulut, dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Akan tetapi kami tetap akan berupaya menanggapi setiap keingintahuan masyarakat,” kunci Wayong terkesan mengelak. (drim's)

Pencurian Cengkih Pakai Sepeda Motor Jadi Trend Baru

Warga Desa Wiau Lapi Gelar Jaga Malam

Cengkeh kering seperti ini jadi sasaran pencuri

TARERAN, Swara Manadonews—Aksi pencurian cengkih semakin merajalela bahkan sudah menjadi momok bagi masyarakat di Kecamatan Tareran. Hal ini telah beberapa kali terjadi, bahkan aksi tersebut bisa di kategorikan nekat. Pasalnya pelaku hanya menggunakan sepeda motor, namun mereka mampu menggasak cengkih yang telah kering milik masyarakat. Disinyalir dengan sepeda motor ini mereka bisa masuk sampai ke lorong atau gang yang kecil dengan leluasa.

Untuk mengantisipasi kejadian selanjutnya, kini masyarakat yang ada di desa Wiau Lapi dan Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran, mulai melakukan Jaga malam secara bergilir di setiap jaga, yang diprakarsai oleh hukum tua kedua desa ini. Seperti diketahui kedua desa tersebut merupakan salah satu sentra produksi cengkih di kecamatan Tareran.

Salah seorang tokoh masyarakat Wiau Lapi Fian Pangkey SH menyambut positif apa yang dilakukan oleh masyarakat kedua desa, menurut Pangkey dengan cara seperti ini mudah-mudahan akan meredam aksi yang tidak terpuji yang di lakukan oleh orang yang hanya mau merugikan orang lain alias pencuri.

Hal senada dikatakana Rein Soputan tokoh pemuda desa Wiau Lapi Barat, menurutnya jaga malam ini, tujuannya untuk kepentingan bersama dan untuk mengantisipasi pencurian tersebut. Untuk itu ia berharap, seluruh masyarakat dapat berperan aktif karena aksi yang neresahkan masyarakat ini tidak dapat di tolelir, ungkapnya. (drim’s)

Dewan Mitra Paripurnakan Ramperda Pajak

DPRD Maraton Bahas Sejumlah Agenda

Paripurna Ranperda Pajak Senin (6/9)

RATAHAN, Swara Manadonews—Kinerja DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) patut diacungkan jempol. Buktinya, belakangan ini DPRD harus all out menuntaskan pembahasan berbagai dokumen yang sudah masuk dan diagendakan. Pasalnya, setelah sebelumnya KUA-PPAS APBD 2011, kini DPRD harus kerja keras menuntaskan pembahasan empat Ranperda yang secara resmi telah disampaikan oleh Bupati Mitra Telly Tjanggulung yang didamping Wakil Bupati Drs Jeremia Damongilala MSi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (06/09).  Empat Ranperda itu yakni Ranperda Pajak Hotel, Ranperda Pajak Restoran, Ranperda Pajak Reklame, dan Ranperda Pajak Penerangan Jalan.

Sauasana Paripurna Ranperda Pajak

Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm mengatakan, telah di bentuk Pansus untuk membahas masing-masing Ranperda ini yang dikoordinatori oleh pimpinan DPRD. Pansus Ranperda Pajak Hotel diketuai Meldy Untu SE, Ranperda Pajak Restoran diketuai Drs Tavif Watuseke, Ranperda Pajak Reklame diketuai Kisman Hala, dan Ranperda Pajak Penerangan Jalan diketuai Felmy Pelleng SH. “Tak diberi batas waktu bagi Pansus dalam membahas empat Ranperda ini, tetapi yang pasti diharap pembahasan ini harus tuntas dalam waktu yang tak terlalu lama,” kata Lasut didampingi Sekretaris DPRD, Stanley AR Pasulatan SE MSi.

Bupati Telly Tjanggulung dan Wakil Bupati 
Jeremia Damongilala  terlihat Akrab 

Lasut membenarkan bahwa agenda pembahasan di DPRD sangat padat. Katanya, setelah menuntaskan pembahasan empat Ranperda, DPRD akan kembali melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2011 yang sementara direvisi eksekutif, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2010. “Jadi selanjutnya akan membahas draft APBD 2011 dan draft APBD-Perubahan. Belum lagi kalau dokumen lain seperti LPJ Bupati telah dimasukkan. Memang kita sekarang ini harus kerja keras karena agenda sangat padat,” pungkas Lasut. (*/otnie)

4 Ranperda yang Diparipurnakan:

1. Ramperda tentang pajak Hotel

2. Ramperda tentang Pajak Penerangan

3. Ramperda tentang Pajak Restoran

4. Ramperda tentang Pajak Reklame