PMI Siap Gelar Berbagai Kegiatan di Mitra

Peringatan HUT Ke-65 Palang Merah Indonesia  

      

RATAHAN, Swara Manadonews—Palang Merah Indonesia (PMI) berdirgahayu ke 65, di kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) sejak disahkan pada 09 Juni 2009 lalu, maka pengurus PMI Mitra telah melaksanakan beberapa kegiatan. Menurut Kepala Markas PMI Kabupaten Minahasa Tenggara Sebastian Sabon Aman mengatakan, kami telah melaksanakan Pembinaan Relawan dalam wadah Palang Merah Indonesia (PMR). Selain itu melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan (donor darah dan pengobatan gratis), Pemberian bantuan pada Masyarakat Tatengesan Keamatan Posumaen Pada bencana banjir dan Pembentukan Pengurus PMI tingkat Kecamatan.

Peringatan HUT ke 65 PMI di Kabupaten Minahasa Tenggara kata Sebastian, baru akan dilaksanakan pada 06 Oktober 2010 mendatang, yang akan dipusatkan di Kecamatan Belang. “Ini dikarenakan Pengurus PMI masih mempersiapkan agenda peringatan diantaranya, sosialisasi dan oriantasi ke Palang Merah di setiap Kecamatan di Mitra, baik bagi masyarakat maupun bagi siswa-siswi disetiap tingkat pendidikan (SD,SMP,SMA-red) yang semuahnya akan disahkan pada tanggal 6 Oktober 2010 mendatang. Bahkan kegiatan donor darah-pun akan dilaksanakan pada pekan depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, walaupun keberadaan dana APBD bagi PMI sangat Kecil, namun kami Pengurus PMI ingin berbuat dan bekerja membantu Pemerintah dalam tugas-tugas kemanusian. “Kedepan kami yakin pasti pemerintah akan lebih membantu tugas PMI,” tandasnya. (*/otnie)

Diduga ‘KKN’, Pala Bitung Barat Satu Diberhentikan

BITUNG, Swara Manadonews—Pemberhentian Pala Lingkungan Satu di Kecamatan Bitung Barat Satu, di diduga ada unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Ini dikarenakan jabatan pala yang dulunya dipegang oleh Iwan Kutika yang juga seorang petugas Satpam di PT Indofood Bitung digantikan oleh Nyonya Topu yang disinyalir dekat dengan seorang perangkat Kelurahan Bitung Barat.

Padahal kebijakan pemberhentian dari tugas dan jabatan bagi Kepala Lingkungan haruslah prosedural, sebab pengangkatan Kepala Lingkungan atau-pun RT diatur dalam Perda nomor 37 tahun 2008. Walaupun pala dalam hal ini berada dalam stuktur terendah dalam sebuah pemerintahan.

Ketika di konfermasi kepada Camat Maesa Ricky R Tinangon SSTP, mengatakan, pemberhentian tersebut berdasarkan evaluasi kerja dari Iwan Kutika, yang tidak maksimal dikarenakan Ia mempunyai job atau kerja yang lain.

Ditanya mengenai adanya unsur KKN Tinangon, dalam hal ini menjamin tidak ada. “Kebijakan yang diambil semata-mata dari kajian aspek pemerintahan, bukan dari kacamata politik,” pungkasnya. (dewi)   

Jalan Menuju Puskesmas Kelurahan Paceda Memprihatinkan

BITUNG, Swara Manadonews—Musim penghujan yang tidak bisa diprediksi sekarang ini menambah masalah bagi masyarakat bitung terutama bagi masyarakat yang ingin pergi ke Puskesmas di kelurahan Paceda kecamatan Madidir kota Bitung. Ini dikarenakan kondisi jalan yang menuju Puskesmas tersebut sangat memprihatinkan.

'Rusak berat', itulah kondisi jalan menuju Puskesmas Paceda, saluran airnyapun berantakan sehingga apabila hujan mengguyur kota bitung angkutan kota-pun terkena imbasnya, yaitu  tidak bisa masuk ke Puskesmas untuk menggantarkan masyarakat sakit yang ingin berobat.

Lalu bagaimana dengan masyarakat pengguna puskesmas tersebut? yaitu masyarakat miskin pemegang Jamkesmas, yang dikatakan kalangan bawah, hanya sarana kesehatan inilah yang sering mereka gunakan untuk pergi berobat.

Bagaimana masyarakat bisa terlayani kesehatannya dengan baik kalau sarana penunjang jalan saja tidak memadai. "Jalan dan saluran air menuju Puskesmas Paceda harus mutlak dan secepatnya diperhatikan, karena bila dilihat dari sisi kesehatan masyarakt bawah, ini sangatlah penting," ungkap Ferry Kacombo ketua LSM Swara Bahari Bitung. (dewi) 

Sondakh : PNS Harus Netral

Sosialisasi Netralitas PNS Pemilukada di Bitung

BITUNG, Swara Manadonews—Tekad Walikota Bitung Hanny Sondakh untuk mewujudkan Pemilukada Bitung yang bersih, jujur dan berwibawa, bukan hanya lips service semata, namun telah di realisasi sebagai mana janji Walikota pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini pula terkait dengan peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan PNS dan Pemilukada.

Keseriusan tersebut, maka Selasa (14/9) lalu melaksanakan sosialisasi tentang netralitas PNS dalam Pemilukada, yang dilaksanakan di BPU kantor Walikota Bitung. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri para Asisten Setda, Kepala SKPD, para Camat, Lurah dan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bitung.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung Ferdinand Tangkudung SIP MSi, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni, untuk mempermudah, mengenal pentingnya netralitas bagi jajaran PNS dilingkungan pemerintahan kota Bitung. Sebagai mana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang, disiplin pegawai negeri sipil dan undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 serta PP nomor 37 tahun 2004 tentang, larangan PNS menjadi anggota partai politik.

Lanjut Tangkudung, oleh sebab itu dengan dilakukan sosialisasi ini diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bitung untuk mematuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Acara ini dibuka oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh. Dalam sambutannya, bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sebagai mana di atur dalam undang-undang. “Tugas utama seorang PNS adalah aparatur negara dalam melaksanakan fungsi birokrasi pemerintah, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, serta mengupayakan berbagai perencanaan program bagi masyarakat baik secara fisik maupun non fisik,” ujar calon walikota Bitung yang diusung PKPI.

Oleh sebab itu kata Sondakh, tujuan ini jelas bahwa sebagai PNS memiliki tugas dan tanggung jawab yang di amanatkan oleh negara. Dan terkait dengan Pemilukada, meskipun dirinya telah mendaftar sebagai bakal calon Walikota Bitung periode 2011-2016, namun semuanya diserahkan kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang akan memilih.

Sondakh menghimbau kepada seluruh PNS di kota Bitung, harus netral dan jangan terlibat dalam urusan politik. "Biarlah urusan politik diselesaikan oleh para politikus bukan PNS," ujar Walikota.

Acara dilanjutkan dengan materi sosialisasi yang dibawakan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung Max J Lomban SE MSi selaku ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Bitung dan didampingi oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang. (dewi)