Dewan Mitra Paripurnakan Ramperda Pajak

DPRD Maraton Bahas Sejumlah Agenda

Paripurna Ranperda Pajak Senin (6/9)

RATAHAN, Swara Manadonews—Kinerja DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) patut diacungkan jempol. Buktinya, belakangan ini DPRD harus all out menuntaskan pembahasan berbagai dokumen yang sudah masuk dan diagendakan. Pasalnya, setelah sebelumnya KUA-PPAS APBD 2011, kini DPRD harus kerja keras menuntaskan pembahasan empat Ranperda yang secara resmi telah disampaikan oleh Bupati Mitra Telly Tjanggulung yang didamping Wakil Bupati Drs Jeremia Damongilala MSi dalam rapat paripurna DPRD, Senin (06/09).  Empat Ranperda itu yakni Ranperda Pajak Hotel, Ranperda Pajak Restoran, Ranperda Pajak Reklame, dan Ranperda Pajak Penerangan Jalan.

Sauasana Paripurna Ranperda Pajak

Ketua DPRD Mitra, Tonny Hendrik Lasut AmTm mengatakan, telah di bentuk Pansus untuk membahas masing-masing Ranperda ini yang dikoordinatori oleh pimpinan DPRD. Pansus Ranperda Pajak Hotel diketuai Meldy Untu SE, Ranperda Pajak Restoran diketuai Drs Tavif Watuseke, Ranperda Pajak Reklame diketuai Kisman Hala, dan Ranperda Pajak Penerangan Jalan diketuai Felmy Pelleng SH. “Tak diberi batas waktu bagi Pansus dalam membahas empat Ranperda ini, tetapi yang pasti diharap pembahasan ini harus tuntas dalam waktu yang tak terlalu lama,” kata Lasut didampingi Sekretaris DPRD, Stanley AR Pasulatan SE MSi.

Bupati Telly Tjanggulung dan Wakil Bupati 
Jeremia Damongilala  terlihat Akrab 

Lasut membenarkan bahwa agenda pembahasan di DPRD sangat padat. Katanya, setelah menuntaskan pembahasan empat Ranperda, DPRD akan kembali melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2011 yang sementara direvisi eksekutif, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2010. “Jadi selanjutnya akan membahas draft APBD 2011 dan draft APBD-Perubahan. Belum lagi kalau dokumen lain seperti LPJ Bupati telah dimasukkan. Memang kita sekarang ini harus kerja keras karena agenda sangat padat,” pungkas Lasut. (*/otnie)

4 Ranperda yang Diparipurnakan:

1. Ramperda tentang pajak Hotel

2. Ramperda tentang Pajak Penerangan

3. Ramperda tentang Pajak Restoran

4. Ramperda tentang Pajak Reklame

Desa Rasi Raya, Rayakan Hut ke-110

RATAHAN, Swara Manadonews—Minggu (5/9) kemarin Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Kecamatan Ratahan Desa Rasi dan Desa Rasi Satu melaksanakan Syukuran HUT Desa Rasi dan Rasi Satu (Rasi Raya) yang ke-110. Diawal acara Ibadah syukur Hut Desa yang ke-110, dilakukan pembacaan Sejarah Desa Rasi Raya yang  sampaikan oleh Hukum Tua Desa Rasi Satu Drs Delly Pandaleke dan Hukum Tua Desa Rasi Julius Tololiu SE, dilanjutkan dengan Ibadah yang dipimpin Oleh Pdt Susan–Pelleng Kindangen STh. Yang diambil dalam kitab Yeremia 17 : 1-8.

Tokoh Masyarakat desa Rasi Raya Ventje Ohy yang juga Anggota DPRD Mitra, mengungkpksn, merasa bersyukur dimana masyarakat Desa Rasi Raya dapat melaksanakan Ibadah Ucapan Syukur memperingati Hut Desa Rasi Raya yang ke-110 tradisi yang dilaksanakan setelah panen raya cengkih serta panen Kelapa (kopra) dan lain-lain, maka masyarakat di Desa rasi melaksanakan Pengucapan Syukur.

Dalam sambutan Pemerintah Kabupaten Mitra yang disampaikan Camat Ratahan Ir An Onsu mengatakan, ucapan selamat kepada segenap jajaran pemerintah Desa Rasi Raya yang telah dimekarkan menjadi Dua Desa Rasi dan Desa Rasi Satu. “Menghimbau kepada masyarakat yang ada di masing-masing desa, untuk turut serta berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan dan menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Minahasa Tenggara,” ujarnya.

Turut hadir dalam syukur desa Rasi raya itu Anggota DPRD Mitra Lanny Punusingon, yang juga mantan Hukum Tua desa Rasi, Tokoh-tokoh Agama (Pendeta, Gembala), Tokoh-Tokoh Masyarakat, Mantan-Mantan Hukum Tua Desa Rasi, Kasubag TUP Dolly Kapahang SIK MSi. Hukum Tua/ Lurah Se- Kecamatan Ratahan dan masyarakat tetangga. (*/otnie) 

DPRD Mimika Sambangi Pemkab Mitra

RATAHAN, Swara Manadonews—Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Mimika Papua dalam rangka meninjau eks lokasi tambang emas PT Newmont Minahasa Raya Jumat (03/09) pekan lalu. Dimana guna melihat secara langsung pengelolahan lingkungan dan lahan yang telah dijadikan hutan pasca penutupan tambang dan juga konsultasi secara langsung dengan Bupati mengenai Perda pengelolahan lingkungan.

Rombongan DPRD Mimika dibawah pimpinan Luther Wakerkoa SH selanjutnya langsung meninjau lokasi eks tambang PT NMR di Kecamatan Ratatotok. Turut hadir dalam pertemuan terseut Plt Sekda Drs Freddy Lendo, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Jhony Ronsul, Kaban BLHKP Ir Hanny Roring MSi dan Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi. (*/otnie)

"A s t a g a"... 28 Guru dan Kepsek Minsel Sowan ke AGK

AMURANG, Swara Manadonews—Netralitas Guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam menghadapi Pemilukada putaran kedua Minsel, kembali dipertanyakan. Hal ini dibuktikan adanya pertemuan tertutup antara Calon Bupati Asiano Gemmy Kawatu (AGK) bersama 28 Guru dan Kepala Sekolah Minsel, di Toko Rimon lantai 2 pusat Kota Amurang, Jumat (03/09) pekan lalu.

Dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan Swara Manadonews, puluhan Guru dan Kepala Sekolah tersebut, sengaja diarahkan oleh pejabat tertentu untuk mendukung pasangan AGK-FER. Kepala Bidang Dikdas Feitber Rako SPd saat ditanya keterkaitan dirinya dalam pertemuan tertutup tersebut, membantah. “Saya diundang dalam acara ini. Tadi ‘kan kita di Topas, ada SMS datang di toko Rimon Lantai 2, ” ujar Rako.

Disentil soal pertemuan ini sengaja diarahkan oleh oknum pejabat tertentu di Minsel ini, Rako mengaku dirinya sesungguhnya tidak tahu. “Kalau itu komang kita nda tahu. Pokoknya saat di undang, kita datang no,” ujar Rako.
Ironisnya penjabat Bupati Minsel Drs Mecki M Onibala MM, beberapa waktu lalu pernah mengingatkan, agar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minsel harus netral dalam menghadapi pemilukada putaran 2 ini. “Saya ingatkan agar PNS di Minsel harus netral,” ujar Onibala.

Sementara itu warga Amurang saat dimintai keterangannya, mengatakan, sesuai janji penjabat Bupati Minsel, Onibala harus mengambil tindakan, perihal sikap yang ditunjukkan para Guru dan Kepala Sekolah Minsel tersebut.  “Kan Pak Onibala telah janji bahwa dirinya akan menindak tegas PNS yang berlaku tidak netral dalam Pemilukada Minsel ini. Jadi sebagai masyarakat kami menagih janji Onibala,” tukas warga yang enggan namanya dipublikasikan ini. (drim's)

Pondaag: Dana Pilkada Minsel Harus Transparan

AMURANG, Swara Manadonews—Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kabupaten Minahasa Selatan(Minsel), diinta agar dana Pilkada harus transparan dan seharusnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan media massa pada kampanye putaran pertama, sehingga boleh diketahui berapa dana yang dipakai dalam melakukan kampanye di Minsel.

Hal ini penting dilakukan KPUD Minsel, supaya tidak ada image negatif bagi KPUD itu sendiri. “Lebih baik KPUD,lebih transparan kepada DPRD,” ujar Ketua Komisi B Dewan Minsel Rommy Pondaag SH MH, sembari menambahkan, bahwa pada pekan ini akan ada hearing untuk KPUD. “Ya pekan ini kami dari komisi A dan Komisi B akan memanggil KPUD,untuk mempertanyakan dana Pilkada,” jelas Pondaag ketika di temui Swara Manadonews.

Dana pada putaran pertama,yang dikucurkan oleh pemerintah ,yang diketahui masih ada yang tersisa untuk dibayarkan ke pihak penyelenggara pilkada. “ Kalau mereka hanya diam ,maka akan timbul,KPUD salah menggunakan anggaran,”tambahnya.

Sementara itu anggota KPUD Roy Suoth, Sammy Mingkit dan Elsje Sumual ketika di minta penjelasan tentang dana Pilkada, yang seharusnya dapat memeberitahukan berapa dana yang dipakai dalam pilkada putaran pertama. “Hak DPRD hanya mengetahui,berapa dana yang dipakai oleh KPUD dalam menjalankan pilkada,” kata mingkit

Ketua KPUD Minsel Yurnie Sendow, ketika di konfirmasi adanya dana yang seharusnya diketahui oleh pihak DPRD. “Sedangkan dana Pilkada putaran pertama saja belum selesai, apalagi dana putaran kedua, seharusnya pihak DPRD membantu KPUD, supaya dana segera dicairkan,” ujar Sendow. (drim's)

247 Perusahaan dan Dua BUMD Diminta Segerah Realisasikan THR

TOMOHON, Swara Manadonews—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Tomohon, mengimbau agar seluruh perusahaan dan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Tomohon, agar dapat merealisasikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya jelang Idul Fitri. Bahkan dalam waktu dekat Disnakertrans Kota Tomohon akan membuat Surat Edaran bagi seluruh perusahaan yang ada.

“Tunjangan Hari Raya dalam rangka Idul Fitri mutlak dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kota Tomohon, terutama bagi karyawan yang beragama Islam. Hal yang sama juga wajib dilaksanakan dua BUMD, yakni Perusaan Daerah (PD) Pasar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),” imbau Kadis Nakertrans Kota Tomohon, Jantje Ering, seraya menyebut bahwa di Kota Tomohon terdapat kurang lebih 247 perusahaan swasta.

Agar realisasi Tunjangan Hari Raya benar-benar dilakukan manajemen setiap perusahaan di Kota Tomohon, Ering menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat surat edaran. “Surat edaran ini sifatnya berupa himbauan penyaluran Tunjangan Hari Raya,” ujarnya.

Selain, perusahaan swasta dan dua BUMD, tentunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota Tomohon, tambah Ering, juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya tersebut. “PNS juga. Tapi, PNS yang beragama Islam di jajaran Pemerintah Kota Tomohon mungkin tidak banyak. Dan penyaluran THR sudah wajib dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ferdinand M Turang, ‘mewarning’ Disnakertrans untuk mengawasi realisasi Tunjangan Hari Raya tersebut. “Kami (DPRD) juga akan ikut melakukan pemantauan di lapangan. Jadi saya harapkan Disnakertrans benar-benar mengawasi,” tegasnya. (*)

Korpri Siapkan Beasiswa Bagi Putera-Puteri PNS

TOMOHON, Swara Manadonews—Dewan Pengurus Nasional Korpri bekerjasama dengan PT Askes (Persero) mengadakan Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa Korpri Peduli Tahun 2010. Pemberian beasiswa tersebut, menurut Sekretaris Korpri Kota Tomohon, Wenny M Umboh, ditujukan kepada putera-puteri anggota Korpri khusus Golongan I dan II yang sedang menempuh pendidikan di SLTA dan Perguruan Tinggi.

“Persyaratan untuk mengajukan beasiswa tersebut berupa foto copi Karpe orang tua, Kartu Keluarga, Raport/Nilai Semester terakhir yang memperlihatkan ranking/IPK yang disahkan Kepala Sekolah/Dekan, dan bagi anak yatim/piatu agar melampirkan hak waris yang sah orang tua dan lurah setempat,”  jelas Umboh.

 “Data sudah dimasukkan sebelum tanggal 30 Agustus 2010, melalui Sekretaris Korpri Kota Tomohon. Kriteria khusus beasiswa tersebut, masuk lima besar di kelas (bagi pelajar SLTA), IPK minimal 2,75 (bagi mahasiswa),” kata Umboh yang juga adalah Kasubag Humas Setdakot Tomohon. (*)

Polresta Tomohon Buru Pelaku Penipuan

TOMOHON, Swara Manadonews—Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Kota Tomohon, terus memburu keberadaan Jeffry Soemolang tersangka kasus dugaan penipuan terhadap kurang lebih 27 orang, yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kami terus memburu pelaku, karena sudah banyak korbannya. Tapi saat ini dia itu yang telah masuk dalam DPO, menurut informasi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK),” jelas Kapolresta Tomohon, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suyanto.

Berdasar pengembangan dari hasil penyelidikan polisi, Suyanto menjelaskan, kemungkinan korban yang diperdaya Soemolang bukan hanya 27 orang. “Kemungkinan korbannya lebih dari 27 orang,” tuturnya.

Modus operandi Soemolang yang beralamat di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ini, adalah mengiming-imingi para korban akan bekerja di kapal pesiar asing, Carnaval Cruise US. Alasannya, kapal pesiar tersebut sedang mencari karyawan untuk dipekerjakan. “Di dalam DPO dicantumkan apabila tersangka memperdaya para korban dengan mengatasnamakan agen pemilik kapal pesiar.

Selanjutnya tersangka membuat semacam aturan persyaratan layaknya seseorang yang akan dipekerjakan di luar negeri, seperti pengurusan visa, paspor dan keterangan kesehatan, dengan meminta para korban untuk menyerahkan sejumlah uang ke rekening sebuah bank swasta,” jelasnya. (*)