Pelantikan SHS-DK Dipastikan 14 September

Anggaran Berbandrol Rp 100 Juta

Sinyo H Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-DK)

MANADO, Swara Manadonews—Pihak Sekretariat DPRD Sulut mematangkan persiapan pelantikkan Gubernur Sulut, termasuk kebutuhan anggaran, menyusul tuntasnya persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Musyawarah (Bamus) DPRD tengah menggodok pembahasan anggarannya.

Pelantikan calon gubernur terpilih Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan calon Wakil Gubernur Drs Djouhari Kansil MPd, dipastikan akan dilaksanakan pada 14 September 2010 mendatang.

Berdasarkan usulan Sekretariat DPRD seperti diungkapkan Izak Ray, Kabag Humas Sekwan, pelantikan pasangan Sinyo H Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-DK) sebagai Gubernur dan Wagub Sulut 2010-2015, berbandrol Rp 100 juta. "Pokoknya pihak Sekwan telah menyediakan anggaran Rp 100 juta," ujarnya, baru-baru di Manado.

Ray menambahkan, semua persiapan terkait terus dimatangkan. Rencananya, kata Ray, pelantikkan bertempat di Novotel Golf Resort and Convention Centre. Sedangkan tanggalanya merujuk jadwal dan tahapan KPU Sulut, yakni 14 September. Anggaran sebesar itu mencakup biaya sewa gedung, konsumsi dan sebagainya. 

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Steven Kandouw mengingatkan, agar pembahasan anggaran pelantikkan jelas. Sehingga tidak terjadi duplikasi, yakni KPU Sulut dan Sekwan sama-sama menganggarkan acara pelantikkan.

"Ini harus jelas. Jangan sampai terjadi duplikasi. Jangan Sekwan telah menganggarkan, KPU (Sulut) juga menganggarkan," pesannya. Apalagi, acara pelantikkan merupakan gawenya Sekwan, yakni rapat paripurna. Terkait besar anggaran yang diperlukan, Kandouw menyebut tidak masalah.

Nilai sebesar itu sudah sesuai. "Itu cukup untuk biaya konsumsi ribuan orang yang akan menghadiri acara pelantikkan," imbuhnya. Belum lagi biaya keperluan lainnya terkait dengan pelantikkan. Sedangkan kepastian pelantikkan menunggu SK Presiden RI. "SK-nya sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu diteken," ungkap Ray.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi telah menerima surat permohonan pelantikkan dari Plt Gubernur Sulut, Drs Robby Mamuaja. Plt Sekprov, Ir Siswa R Mokodongan, Karo Pemerintahan dan Humas, Roy Tumiwa dan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulut,  Drs Arnold Poli, mengantar langsung surat itu.

Selanjutnya, dari Mendagri surat diteruskan ke Sekretariat Negara (Setneg). "Jadi kami minta juga agar Mendagri bisa hadir langsung saat pelantikkan nanti," ungkap Tumiwa, Selasa lalu. "Sekarang tingal tunggu kepastian penetapan. Biasanya penetapan diikuti rekomendasi pelantikan presiden lewat Mendagri," jelasnya. (*)

Gunakan GKIC, Pelantikan SHS-DK Dipersiapkan

KARENANYA untuk menyambut seremonial akbar tersebut, menyusul adanya penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pempov Sulut melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.

Kepala Biro Umum Setdaprov Sulut Drs James Palempung mengatakan bahwa, jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak akan molor. Apalagi hal tersebut telah dipertegas melalui penetapan Mendagri.

“Kita optimis jadwal tidak akan molor. Untuk itu semua persiapan telah kita matang-kan,” ungkap Palempung sembari menambahkan bah-wa lokasi pelantikan akan dipusatkan di gedung Grand Kawanua International Center (GKIC) yang mampu menampung 3 ribuan undangan. “Pokoknya lokasinya sangat startegis, demikian juga dengan tempat parkir yang luas,” tandasnya.

Pelantikan SHS-DK, lanjut Palempung akan dilaksanakan melalui sidang paripurna istimewa. Karenanya, style atau pengaturan tempat akan di setting seperti ruangan DPRD. “Sebenarnya yang memiliki agenda pelantikan ini adalah Sekretaris DPRD. Karena Pemprov hanya memfasilitasi undangan serta tamu khusus dari pusat,” ujarnya.

Menariknya, selain mempersiapkan pelaksanaan pelantikan, Palempung juga telah mengaktifkan staf untuk ditempatkan di Tata Usaha Pimpinan (TUP) Wagub, yang tidak lain adalah staf lama semasa Wagub Freddy Harry Sualang. “Begitu Wagub terpilih melaksanakan tugas, maka staf inilah yang akan membantu kelancaran pelayanan,” tuturnya. (*)

Pusat Kucurkan Rp 85 Juta Pembuatan Kompos di Mitra

Ilustrasi: Pembuatan Pupuk  Kompos

RATAHAN, Swara Manadonews—Pemerintah Pusat kembali mengucurkan dana segar untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Kali ini dana segar sebesar Rp 85 juta dari Tugas Pembantuan (TP) disalurkan sebagai bagian pembangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O), di mana Mitra jadi pilot project pembuatan kompos.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Mitra, Ir BA Tinungki MEng, bantuan ini diberikan kepada kelompok tani Mitra di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen. “Ini merupakan dana stimulan, yang peruntukkannya masing-masing Rp 50 juta untuk bangunan fisik, Rp 25 juta untuk mesinnya, sedangkan Rp 10 juta untuk peralatan penunjang,” papar Mantan Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan Kehutanan Mitra Baru-baru ini di Ratahan.

Lanjut Tinungki, kelompok tani yang nantinya akan mengelola pembuatan pupuk organik ini dan nantinya juga mereka yang akan memakai hasil olahannya. “Pokoknya untuk bahan bakunya dari jerami padi, dan pupuk organik yang dihasilkan, akan dipakai oleh petani itu sendiri di lahan persawahan yang dimiliki atau dikelola kelompok tani itu,” tuturnya.

Dengan menggunakan pupuk organik hasil pengolahan sendiri dari kelompok tani, kata Tinungki maka hasil panen diproyeksi akan meningkat 10 sampai 30 persen dari sebelumnya. “Yang pasti tetap akan ada kombinasi dengan pemakaian pupuk kimia, tetapi hasil panen akan lebih besar,” tandas mantan Kaban PLH Mitra.

Mitra patut bersyukur lanjut Tinungki, karena tak semua daerah mendapat bantuan ini, sebab seluruh Indonesia hanya ada 200 daerah yang menjadi pilot project. “bayangkan saja di Sulut sendiri ada enam daerah yang mendapat bantuan ini yakni di sentra-sentra produksi beras,” paparnya. (*/otnie)

Roring: 2011 Diusulkan, Pembangunan TPA Sampah Mitra Capai Rp 4 M

Ilustrasi: Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

RATAHAN, Swara Manadonews—Dipastikan tahun 2011 mendatang, anggaran yang diusulkan untuk pembuatan TPA sampah jumlahnya cukup fantastis yakni sekitra Rp 4 miliar. Jadi penanganan kebersihan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dipastikan akan lebih maksimal menyusul kepastian bakal hadirnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di daerah yang baru dimekarkan 2007 lalu. Hal ini dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Mitra, Ir Hanny Ch Roring Msi MM baru di Ratahan.

Dikatakannya, dana tersebut berasal dari pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum. “Jadi kami sudah masukkan kajian dan usulannya dan jawabannya adalah bahwa dana untuk pembangunan TPA sampah di Mitra akan dikucurkan nanti 2011 mendatang,” ujarnya.

Mantas Kadis PU dan SDA Mitra ini menjelaskan, rencananya TPA sampah ini akan dibangun di areal perkebunan Awang, Ratahan. “Yang pasti dengan adanya dana dari pusat itu, kita bisa membangun TPA sampah yang representatif dan mampu menampung produksi sampah di wilayah Mitra,” tandasnya.

Lanjut Roring, saat ini untuk menampung produksi sampah di Mitra, masih menggunakan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di lokasi yang sama yakni di perkebunan Awang tersebut. “Memang belum adanya TPA, bukan berarti kita pasrah saja, tetapi terus berupaya mengoptimalkan penanganan kebersihan, baik dengan aparatnya maupun peralatan yang ada,” terangnya. (*/otnie)