DINSOS SERIUS TANGANI ANAK JALANAN MANADO

illustrasi anak jalanan

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Dinas Sosial (Dinsos) Manado sangat serius melakukan penanganan anak jalanan untuk meminimalisir masalah sosial yang terus terjadi di Manado. 

"Anak-anak jalanan itu sebenarnya tidak membuat kejahatan tetapi mereka sudah menyebabkan keresahan sebab kehadirannya membuat orang lain terganggu karena itu kami terus melakukan upaya mengatasi masalah tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Manado Revin Lewan di Manado, Rabu.

Lewan mengatakan ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk meminilisir anak jalanan di Kota Manado, agar tak lagi menimbulkan masalah yakni mencari dan mengembalikan mereka kepada orang tuanya dan diminta mengawasi mereka dengan baik.

Cara kedua yang dilakukan adalah merazia terhadap mereka jika kembali ke jalanan, untuk cara ini kata Lewan perlu dukungan masyarakat agar mereka tak lagi melakukan hal tersebut dengan ikut mengawasi dan melaporkan kepada orang tua.

Kalau memang kedua cara tersebut tak bisa membuat para anak jalanan sadar, pemerintah tak akan kehabisan akal mereka akan melakukan cara yang lebih manusiawi dan baik, sehingga anak-anak tersebut mau kembali ke rumah, kata Lewan.

"Caranya kami akan memberikan pembinaan dan ketrampilan pada mereka, agar punya ketrampilan dan bisa mandiri, namun akan diseleksi dari sejumlah anak jalanan yang ada di Manado, yakni sekitar 50 anak," kata Lewan.

Sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri, sebab para anak jalanan itupun diberikan modal untuk memulai usahanya agar maju dengan sangat bagus.

Anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Stela Pakaja mengatakan apapun usaha Dinas Sosial termasuk pembinaan dan pemberian ketrampilan, akan didukung selama itu dilakukan menangani anak jalanan.

Mengenai anggaran katanya akan DPRD secara khusus panitia anggaran akan mendukung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 Agustus nanti supaya penanganan anak jalanan dilakukan dengan baik dan tepat.

Di Kota Manado ada terdapat sekitar 130 anak jalanan yang datang dari berbagai latarbelakang keluarga, mulai dari ekonomi sampai ikut-ikutan dengan teman mereka terus mendapatkan pengawasan dari Dinsos dan berkali-kali dipulangkan kepada orang tua.(*/dm)

PEMKOT MANADO GELAR KAWIN MASAL

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Pemerintah kota (Pemkot) Manado kembali menggelar kawin massal untuk mencatatkan pernikahan warga Manado yang belum terdaftar di pencacatan sipil. 

"Kawin massal ini kami lakukan untuk menertibkan administrasi kependudukan Manado, dan dicatatkan sevara hukum sebab dari pendataan kami masih banyak warga Manado yang kumpul kebo atau hanya kawin secara agama," kata Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado Steven Liow SSos di Manado, Rabu.

Liow mengatakan dengan menggelar kawin massal tersebut diharapkan tidak ada lagi masalah kependudukan karena warga yang dikawinkan secara bersama-sama tersebut juga mendapatkan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga akta lahir anak.

Menurut Liow perkawinan secara massal tersebut hanya akan dilakukan sampai bulan Juli sehingga pasangan yang belum resmi secara hukum negara diharapkan bisa ikut agar mereka bisa didaftarkan sebagai pasangan suami istri secara hukum.

Sementara itu, sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado Refli Mamusung mengatakan untuk sepanjang pekan ini perkawinan massal dilakukan di tiga kecamatan yakni Tikala, Singkil dan Bunaken.

Perkawinan massal tersebut juga mendapat dukungan dari para camat sebab akan digelar di selurh kantor kecamatan yang akan dirangkaikan dengan penyerahan akta nikah, akta lahir anak jika sudah punya anak dan kartu keluarga serta KTP bagi yang ikut.

Camat kecamatan Tikala Kota Manado Maximilian Tatahede mengatakan untuk wilayahnya pasangan yang akan menikah diperkirakan akan mencapai sekitar 70 sampai 80 pasangan, sebab banyak yang mendaftar ikut.

"Untuk perkawinan massal ini semuanya gratis, jadi yang banyak yang ikut mereka cukup melengkapi semua berkas yang diminta, antara lain keterangan belum pernah kawin dari kelurahan atau sudah pernah tetapi telah bercerai ditandai dengan surat cerai dari pengadilan," kata Tatahede.

Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amir Liputo mengatakan perkawinan massal itu adalah hal yang baik sebab ikut menyelesaikan masalah kependudukan di Manado, tetapi ia mengingatkan jangan sampai hal itu dijadikan alat politik untuk Pilkada nanti.(*/dm)

KANDIDAT WALI KOTA MANADO PAPARKAN VISI MISI

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Sembilan pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota Manado akan memaparkan visi dan misinya di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado.

"Pembacaan visi dan misi ini disepakati Badan Musyawarah DPRD Manado digelar karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilaksanakan dan pada kandidat cukup membacanya saja," Kata Sekretaris DPRD Kota Manado Danny Mandagie di Manado, Rabu.

Mandagie mengatakan nantinya para anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat, penjabat wali kota dan semua unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dan tokoh masyarakat hingga akademisi yang diundang hadir akan mendengarkan janji para kandidat tersebut.

Kehadiran para tokoh masyarakat dianggap penting, sebab mereka juga menjadi penentu dari nilai elektabilitas para kandidat sebab suara mereka biasanya didengarkan sebagian besar warga, kota, kata Mandagie.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado Conny Palar mengatakan pihaknya sangat siap melakukan hal tersebut sebab memang merupakan salah satu tahapan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang tak boleh diabaikan.

KPU sebagai penyelenggara Pilkada bertanggungjawab penuh terhadap hal itu dan mewajibkan setiap pasangan kandidat untuk hadir agar bisa meyakinkan para pendengar mengenai visi dan misi mereka, kata Palar.

"Semua visi dan misi para calon tersebut akan dimasukan dalam lembar daerah, sehingga siapapun nantinya yang akan terpilih harus komitmen dengan hal tersebut dan wajib memenuhi janjinya kepada masyarakat yang terwakili di DPRD Manado," kata Palar.

Anggota DPRD Manado dari Partai Keadilan Sejahtera Syarifudin Saafa mengatakan sesuai aturan dalam Undang-undang Pemilu dalam pemaparan visi dan misi itu tidak ada dialog sama sekali, cukup membaca caja.

Tetapi ia mengatakan pihaknya akan berusaha melakukan lobi-lobi politik supaya bisa ada dialog walaupun hanya sebentar, supaya para wakil rakyat termasuk penjabat wali kota yang hadir bisa menilai sampai dimana kemampuan dan kapabilitas para calon tersebut.

Beberapa pasangan kandidat seperti Djeli Massie dan Harry Pontoh dari jalur perorangan dan Vicky Lumentut-Harley Mangindaan mengatakan sangat siap membacakan visi dan misi mereka, supaya diketahui oleh setiap orang di Kota Manado. (*/dm)

DPRD SOLOK SELATAN PELAJARI PERIZINAN DI MANADO

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Manado.  "Mereka datang ke Manado untuk mempelajari mengenai perizinan dan pengelolaannya oleh pemerintah di Manado serta bagaimana efektifitasnya bagi penduduk kota," kata Bagian Administrasi Pemerintah Umum sekretariat Kota Manado Hans Tinango di Manado, Rabu. 

Tinangon mengatakan pengurusan perizinan di Manado menjadi hal penting untuk dipelajari sebab badan tersebut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2008dan dinilai bekerja maksimal.

Karena itu DPRD dan pemerintah Solok Selatan akan menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan serta pegangan untuk memberlakukan sistem pelayanan terpadu yang maksimal di daerah mereka, kata Tinangon.

Sementara Kepala pelaksana sekretariat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Manado Rum Usulu menjelaskan mengenai pola pelayanan yang mereka lakukan selama ini diusahakan memudahkan masyarakat.

"Semua izin yang diurus di BPPT Manado dilakukan secara transparan mulai dari berapa besar biaya administrasi sampai waktu pengurusannya dijelaskan kepada masyarakat,"kata Usulu.

Dengan demikian ia mengatakan masyarakat akan termotivasi untuk mengurus semua izin di BPPT yang pada akhirnya akan bermuara pada pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan meningkat secara signifikan, kata Usulu.

Usulu juga mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan supaya mereka tahu dan mau mengurus izin di BPPT sebab lebih mudah dan hanya di satu pintu saja.

Ketua rombongan dari Solok Selatan Rizal Salasa menjelaskan kedatangan mereka ke Manado memang secara khusus mau mempelajari mengenai perizinan dan diharapkan sehingga bisa dijadikan sebagai perbandingan di daerah mereka.

Minimal bisa mengadopsi cara pemerintah Manado melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang sangat baik sehingga melayani masyarakat Solok Selatan yang mau mengurus perizinan di satu tempat dengan mudah dan cepat. (*/dm)

Onibala : 286 Pegawai Diambil Sumpah

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Sebanyak 286 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemprov Sulut diambil sumpah oleh Kepala Badan Kepegwaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Drs Mecky M Onibala MM atas nama Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, di ruang huyula kantor gubernur, Senin (19/07) lalu.

Onibala mengatakan, pengambilan sumpah/janji PNS saat ini merupakan pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Karena itulah, hendaknya kalian memahami bahwa profesi menjadi seorang PNS adalah sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya dari atasan dan pemda, namun juga merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang maha kuasa. “Untuk itu sebagai abdi masyarakat, PNS haruslah peka dan tanggap terhadap setiap persoalan yang timbul di tangah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Onibal juga mengatakan, perlu dipahami bahwa sikap dan tingkah laku seorang PNS selalu dinilai baik oleh atasan maupun masyarakat. Untuk itu menjadi seorang abdi negara haruslah memiliki komitmen kuat menjaga kewibawaan pemerintahah, yang diimplementasikan melalui sikap dan tindakan nyata yang dimulai dari diri sendiri.

Untuk itu diharapkan, seorang PNS dapat bertindak secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat disamping mampu menjaga moralitas.

Onibala juga mengingatkan, agar PNS harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilukada 3 Agustus nanti, hal itu dimaksudkan agar PNS tidak sampai terjebak dalam praktek politik praktis. (*/otnie)

SHS Minta Anggota Korpri Sukseskan Pemilukada

MANADO, suara manadonews (21/07/2010)—Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat anggota Korpri diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada Gubernur, Bupati/Walikota pada Tanggal 3 Agustus. Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) pada saat memimpin Apel Korpri di halaman Kantor Gubernur , Senin (19/07). “Peran dari setiap anggota Korpri guna mendorong masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk memberi suaranya di setiap TPS sesuai dengan hati nurani, merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Sarundajang.

Dikatakan, sebagai katalisator dan dinamisator pembangunan, anggota korpri mempunyai kewajiban memberikan pencerahan positif dalam berdemokrasi yang santun, elegan dan beretika sehingga masyarakat nantinya tidak bersikap golput melainkan mau menyalurkan suaranya di TPS. Untuk itu peran strategis dari setiap anggota korpri sangat dibutuhkan demi suksesnya Pemilukada itu sendiri.

Sarundajang menambahkan, kerpemimpinannya selama lima tahun telah banyak dicurahkan untuk kemajuan daerah bumi nyiur melambai salah satunya pengharggan bintang mahaputra yang diterima dari Presiden SBY pada tahun 2009 lalu. Sesungguhnya pengharggaan itu diberikan untuk seluruh rakyat Sulut.

“Berbagai keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan SHS tak bisa dipungkiri telah banyak dirasakan oleh masyarakat luas mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan pertanian serta kesejahteraan pegawai seperti TKD, penyediaan perumahan bagi Pegawai yang belum memiliki rumah semua itu telah dilakukan SHS,” ujar sejumlah Birokrat Pemprov  Alfra, Akrie, Reynaldo, Ferry dan Arief.

Keberhasilan demi keberhasilan SHS dalam membangun Sulut walau masih ada segelintir orang yang belum mengakuinya, namun dunia internasional telah mengakuinya keberhasilan itu,” kunci beberapa birokrat handal Sulut yang tak mau namanya dipublikasikankan. Bahkan, mereka juga mengajak, marilah kita lanjutkan pembangunan Sulut menjadi semakin maju, berbudaya, berdaya saing dan semakin sejahtera. (*/otnie)