Diknaspora Mitra Kecipratan Rp 3,4 Miliar APBN-P

RATAHAN, suara manadonews (18/07/2010)—Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mitra, Ir Dwight Moudy Rondonuwu MT mengatakan, tahun ini dana dari APBN-P sebesar Rp 3.4 Miliar, yang namanya Dana Pembangunan Percepatan Infrastruktur Pendidikan segerah turun. “Kita masih menunggu, namun sudah ada kepastian soal kucuran dana ini termasuk nilai nominalnya. Mungkin akan cair dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Lanjut mantan Dosen Fakultas Tehnik Unsrat ini, nantinya dana tersebut akan dipakai untuk sejumlah kegiatan, terutama kegiatan fisik, khususnya rehabilitasi bangunan beberapa sekolah di Mitra. Meski tak menutup kemungkinan ada pembangunan gedung sekolah baru. Hanya saja, katanya lagi, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni sekolah yang bangunannya akan direhab dengan dana dari APBN-P ini adalah sekolah yang tidak sedang menerima bantuan dari alokasi dana lain. “Pokoknya ini sesuai apa yang ada di petunjuk teknis dana APBN-P tersebut,” katanya.

Karena itu, kata Rondonuwu yang juga Kabag Pembangunan Pemkab Mitra , pihaknya masih belum menentukan sekolah-sekolah mana saja yang bangunannya akan direhabilitasi dengan dana APBN-P, karena masih dilakukan pendataan sambil menunggu dana cair. “Selain kegiatan fisik, dana APBN-P ini juga akan dipakai untuk peningkatan mutu pendidikan, melalui pengadaan buku pelajaran serta peralatan belajar mengajar,” pungkasnya.(*/otnie)

Insentif Perangkat Desa Belum Dibayar

RATAHAN, suara manadonews (18/07/2010)—Perangkat desa dan Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat, harusnya hak dari para perangkat desa menjadi prioritas untuk diperhatikan. Namun hak Hukum Tua dan perangkat desa maupun kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) hingga kini belum terbayarkan. Pasalnya, sudah tiga bulan terakhir ini ribuan perangkat desa belum juga menerima insentif dari Pemkab Mitra.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apde-si) Mitra, Aris Mokorowu mengatakan, hal ini sudah berulang kali dipertanyakan Pemkab Mitra. Namun sampai sekarang, Pemkab masih sementara memprosesnya. “Mereka tak kunjung mencairkan insentif untuk perangkat desa,” tandasnya.

Hukum Tua Desa Kuyanga ini dan beberapa Hukum Tua lain, menemui Plt Sekda Mitra Drs Freddy F Lendo, di Kantor Bupati Mitra, Kamis lalu, untuk menanyakan hal yang sama. “Menurut Pak Sekda, pencairan insentif untuk perangkat desa sementara berproses. Namun kita tak mendapatkan jaminan sama sekali, kapan proses itu selesai,” tukasnya.

Mokorowu mengungkapkan, keterlambatan penyaluran insentif perangkat desa ini patut dipertanyakan, apa lagi sudah berjalan sekitar tiga bulan. “Baru-baru ini PNS menerima gaji 13. Padahal, baik gaji 13 maupun insentif untuk perangkat desa telah di tata dalam APBD, lalu mengapa insentif perangkat desa terlam-bat, sementara gaji 13 disalurkan tepat waktu?,” tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi ini harus segera diselesaikan Pemkab Mitra, mengingat perangkat desa selalu dituntut untuk bekerja maksimal dan optimal melayani masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan. Jika sampai pekan depan insentif perangkat desa belum dicairkan, kami akan menggelar aksi demo di kantor bupati. “Jangan hanya kewajiban kami yang selalu dituntut, tetapi hak kami tak diperhatikan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Mitra, Jozef Kolompoy SEAk, tak berhasil dihu-bungi untuk konfirmasi. Yang bersangkutan tak kunjung mengangkat ponsel miliknya bernomor 0811434xxx, meski terdengar nada panggil. (*/otnie)

Tim Kampanye Louis – Rizali Rapatkan Barisan

MANADO, suara manadonews (18/07/2010)—Bertempat di Kantor Media Center 1 Wawonasa, Sabtu (17/7) Tim Relawan Louis-Rizali yang berasal dari 87 kelurahan se-kota Manado, menggelar rapat konsolidasi. Hal itu dimungkinkan setelah Louis Nangoy SH dan KH Drs Rizali M Noor sudah resmi ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado 2010-2015.

Pertemuan ini dimaksudkan, untuk memantapkan koordinasi antar masing-masing tim kampanye menjelang kampanye yang sebentar lagi akan digelar. “Hari ini kami sengaja mengumpulkan seluruh tim kampanye, agar kerja-kerja ke depan akan semakin maksimal lagi,” ujar Djabir Lasadu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Louis-Rizali.

Menurut Djabir, selain konsolidasi kampanye yang dibicarakan, eksistensi 'Posko Aspirasi Independen, Manado Tolak Money Politic' yang selama ini didirikan dan menjadi jargon dari pasangan Louis-Rizali, juga akan semakin dimantapkan. “Saya pikir keberadaan posko tersebut bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat, yang merindukan munculnya sosok pemimpin yang betul-betul bersih dan tidak hanya lips service semata,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Asnor (GP Ansor) ini. Sesuai jadwal yang dikeluarkan KPUD Manado, maka sejak hari ini (17/7) sampai dengan 31 Juli mendatang, seluruh calon diberikan kesempatan untuk menggelar kampanye, di masing-masing wilayah yang sudah ditetapkan.

Di samping itu, hari  Sabtu (17/7) kemarin KPUD Manado menggelar pemaparan visi misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, di depan Sidang Paripurna DPRD Manado. Namun, tadi malam KPUD Manado mendadak menunda acara tersebut. “Iya, semalam saya ikut rapat di KPUD Manado, dan memang diinformasikan bahwa acara pemaparan visi misi tersebut ditunda, dan akan diberitahukan menunggu informasi selanjutnya,” ujar Sudirjo Soga, Ketua Tim Kampanye Louis-Rizali.

Menurut Sudirjo, Tim Media Center sudah menyiapkan seluruh materi visi misi yang akan disampaikan. Visi misi tersebut tidak hanya disusun secara mendadak, melainkan lewat diskusi intens dan dialog dengan pakar-pakar yang ada di bidangnya. “Kami menyusun visi misi tersebut dengan diskusi yang panjang dengan tim media center, bahkan tokoh nasional seperti bung Fadjroel Rahman (Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen; red), bapak Sukardi Rinakit dan bung Efendi Gozali juga kami minta buah pikirannya. Karena kami berpikir, visi misi tersebut bukan seperti jual kecap, yang asal disusun begitu saja,” pungkas Sudirjo. (*/dm)

Birokrasi Netral Pulihkan Kepercayaan pada Pemerintah

MANADO, suara manadonews (18/07/2010)—Persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah selama reformasi di berbagai daerah adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya untuk mengembalikan krisis kepercayaan itu adalah membenahi birokrasi sebagai motor pemerintahan. Salah satu langkah adalah menjaga netralitas aparat birokrasi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Demikian rangkuman pandangan Calon Walikota Manado 2010-2015 dari jalur independen, Louis Nangoy, dalam sebuah diskusi internal bersama tim kampanyenya di Manado, Minggu (18/7). Pandangan Louis tentang krisis kepercayaan terhadap pemerintah tersebut sudah beberapa kali dilontarkan, sebelum dicalonkan menjadi Walikota Manado. Penegasan itu disampaikan lagi ketika mendeklarasikan diri menjadi Calon Walikota Manado beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, krisis kepercayaan tersebut membutuhkan keteladanan birokrasi dalam melayani masyarakat. Ironisnya, sejumlah pimpinan nasional, kepala daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten, hingga Kota, belum mampu menjadi teladan dan mendorong reformasi birokrasi tersebut. “Praktek-praktek yang membuat krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin parah adalah memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan sekelompok elit yang berkuasa. Salah satunya dengan pengerahan secara sistematis untuk mendukung calon kepala daerah tertentu,” kata Louis.
Menurut Louis, ketidaknetralan birokrasi hanya mengulang sejarah Orde Baru dan pada akhirnya masyarakat akan apatis terhadap pemerintah. Untuk itu, para kepala daerah atau pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dalam birokrasi hendaknya menempatkan aparat birokrasi secara netral. Apalagi, jangan sampai menggunakan jaringan dan fasilitas birokrasi sehingga menyalahi aturan yang ada. Ketika ditanya apakah ada indikasi kuat pemanfaatan birokrasi untuk memenangkan salah satu calon, dalam Pilkada Kota Manado, Louis hanya menghimbau agar seluruh aparat birokrasi bersikap netral, profesional, dan tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.

“Kalaupun ada upaya untuk mendukung calon tertentu sebaiknya para aparat birokrasi di semua level dan bidang kerja hendaknya bersikap netral. Semakin kekuatan birokrasi digiring untuk kepentingan tertentu maka akan semakin menipis kepercayaan masyarakat. Kita berharap generasi muda birokrat di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, sudah tidak lagi terjebak pada pola-pola lama yang harus ditinggalkan,” tegas Louis.

Louis menjelaskan paling tidak ada dua hal penting yang harus dibenahi dalam birokrasi, yaitu penataan dan pembinaan aparatur serta pengelolaan keuangan daerah. Kedua hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan pemerintahan terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Karena itu, prioritas awal kami jika terpilih adalah membenahi kedua hal tersebut, agar pemerintahan yang kami pimpin nanti dapat berjalan lebih efektif terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Louis yang juga advokat senior dan berhasil memperjuangkan hak kewarganegaraan puluhan ribu warga keturunan Tionghoa, di Sulawesi Utara dan Gorontalo ini.(*/dm)

Louis : Pemilukada Damai Dalam Makna Esensial

MANADO- suara manadonews (17/07/2010)—Deklarasi Pemilukada damai yang digagas oleh KPUD Sulawesi Utara, yang menghadirkan seluruh calon Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota telah selesai dilaksanakan dengan sukses, Kamis (15/7) lalu.

Acara yang digelar lapangan Mega Mas itu terbiang cukup meriah dan diikuti dengan pawai dari masing-masing kontestan. Kini yang tersisa adalah tugas berat, agar apa yang menjadi tujuan dari acara tersebut dapat diimplementasikan dengan benar. “Bagi saya deklarasi Pemilukada tersebut tidak hanya dimaknai secara simbolistik, tapi juga menjadi hal yang begitu esensial karena itulah tujuan kita berdemokrasi,” ujar Louis Nangoy, Calon Walikota Manado Periode 2010-2015.

Menurut Louis, kata damai yang disandingkan dengan Pemilukada memiliki arti yang sangat mendalam. Sudah banyak contoh di berbagai daerah, betapa Pemilukada menyisakan banyak hal yang sangat bertolak belakang dengan arti demokrasi itu sendiri. “Tolitoli, Mojokerto dan daerah-daerah lain bisa menjadi contoh nyata di depan mata kita, betapa demokrasi menjadi sangat mahal di negeri Bhineka Tunggal Ika ini,” lanjut Louis.

Citra Manado sebagai kota yang dikenal aman dan damai, harus terus dijaga sebagai bagian penghargaan dari demokrasi itu sendiri. Bagi Louis, hal itu adalah proses pembelajaran politik yang benar. Karena, Pemilukada hanyalah salah satu bagian dari dinamika yang ada di masyarakat. “Sudah seyogyanya, Pemilukada dijadikan sebagai pintu masuk pensejahteraan bukan malah menjadi titik mundurnya demokrasi dan citra aman dan damai di kota kita tercinta,” sambung Louis.

Salah satu indikasi kemajuan demokrasi, adalah difungsikannya lembaga-lembaga penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilukada. Itulah salah satu pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh Asnat Baginda, menurut salah satu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat ini, cara-cara lama yang tidak lagi sejalan dengan demokrasi tidak boleh lagi diberikan tempat, di zaman sekarang ini. “Saat bicara mengenai Pemilukada yang damai, sudah saatnya masyarakat diajak untuk mendukung gerakan tersebut. Karena tanpa keterlibatan masyarakat secara penuh, maka hal tersebut tidak akan mungkin dapat terwujud,” pungkas Asnat. (*/denny)