Jumat, 20 Agustus 2010

Camat Pasan Dikecam Warganya

Tak Mampu Motivasi Warga Rayakan HUT Proklamasi

RATAHAN, Swara Manadonews (20/08/2010)—Peringatan HUT Proklamasi ke-65 di Kecamatan Pasan, menyishakan cerita miring. Hal ini dialami langsung Camat Pasan Jantje Rantung, yang menuai kecaman dari warganya sendiri, karena dinilai tidak serius dalam memotivasi warganya dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan, Selasa lalu.

“Kalau di kecamatan lain, masyarakat antusias melaksanakan upacara dan pawai, kenapa Camat Rantung tidak melaksanakan hal ini,” sesal Robby Lumbu, warga Desa Towuntu Timur, Pasan. Tak pelak, Generasi Muda (Germud) Pasan ini-pun meminta bupati agar mengevaluasi kinerja Camat Pasan Jantje Rantung.

Silian Raya Semarak
Di sisi lain, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-65 di Kecamatan Silian Raya, berlangsung semarak. Warga sangat antusias, apalagi peringatan HUT RI kali ini, merupakan yang pertama di kecamatan Silian Raya, sejak dimekarkan beberapa bulan lalu dari kecamatan Touluaan. Bahkan kegiatan di awali dengan upacara bendera bertempat di lapangan Lumentut di Desa Silian Dua.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Camat Silian Raya Drs Boyke Akay. Akay dalam sambutan mengajak, warga Silian Raya untuk memaknai HUT RI ke-65 dengan penuh rasa kebangsaan. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pawai gerak jalan yang mengelilingi wilayah Silian Raya oleh ratusan siswa dari SD, SMP dan SMA yang ada di Silian, perangkat desa, BDP dan organisasi kemasyarakatan lainnya. (*/otnie)

Loway: Pemkab Belum Pernah Terbitkan Izin Usaha Pertambangan

RATAHAN, Swara Manadonews (20/08/2010)—Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dikenal memiliki kekayaan alam yang mengandung emas. Meski demikian, selama Mitra resmi menjadi kabupaten, belum pernah sekalipun menerbitkan izin usaha pertambangan. Demikian dikatakan Kadis Pertambangan dan Energi (Distamben) Mitra Ir Jantje Loway, Rabu (18/08) di Ratahan.

Dijelaskannya, kekayaan alam mengandung emas itu seperti terdapat di Kecamatan Ratatotok. Di wilayah ini-pun, lanjutnya, belum pernah diterbitkan izin usaha pertambangan kepada perusahan manapun. “Jika ada perusahaan men-dapatkan izin, itu bukan dari Distamben Mitra. Tapi dari Kabupaten lain seperti Pemkab Minahasa Selatan, me-ngingat Mitra dulunya masuk wilayah Minsel. Atau dari Pemerintah Provinsi,” tegas Loway baru-baru ini.

Pernyataan Loway ini sekaligus menjawab keluhan masyarakat Mitra, lebih khusus warga kecamatan Ratatotok yang berharap, agar Distamben Mitra mempertimbangkan pemberian izin tambang kepada sejumlah perusahaan yang ingin mengekspolitasi hasil tambang emas di Ratatotok.

Sebelumnya, Ketua FPDI-P DPRD Mitra Drs Tavif Watuseke mewarning Distamben agar tidak sembarangan mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan, lebih khusus untuk lokasi tambang di Desa Ratatotok Selatan. Pasalnya, Jika hal ini terjadi, di-pastikan akan merusak kelestarian hutan di sekitar, terutama DAS (Daerah Aliran Sungai) Ratatotok, sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir. (*/otnie)

BPK Bakal Periksa APBD Mitra TA 2009

Lendo: Pemkab Sudah Siap Diperiksa Kapan Saja

RATAHAN, Swara Manadonews (20/08/2010)—Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Drs Freddy Lendo mengatakan kesiapannya menyambut kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Katanya, meski jadwal belum bisa dipastikan, namun pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu terkait pemeriksaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2009.

“Yang jelas Pemkab Mitra, sudah siap kapan saja BPK datang melakukan pemeriksaan. Soal kapan tim (BPK) datang, kami belum tahu jadwalnya. Namun kapan saja BPK datang, Pemkab sudah siap diperiksa. Jika hari ini (maksudnya kemarin, red) BPK datang memeriksa, pem-kab sudah siap menyambut,” jelas Lendo, Rabu (18/08) lalu di Ratahan.

Di sisi lain, pernyataan terbaru Lendo ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya lalu. Ketika itu Lendo menyebutkan, bahwa BPK sudah pernah melakukan pemeriksaan awal atas APBD Mitra tahun 2009.

Sementara itu Ketua FPG DPRD Mitra Andries Palar Manoppo SE, mengungkapkan, biasanya LHP BPK sudah ada di daerah paling lambat akhir Juni. “Setahu saya, dari pengalaman dua tahun menjadi Ketua DPRD Mitra, LHP BPK sudah ada paling lambat Juni atau taruhlah awal Juli. Itu waktu maksimal, karena BPK selesai melakukan pemeriksaan pada Mei dan ada satu bulan kira-kira merampungkan pemeriksaan dan merumuskan LHP,” pungkas Plt Ketua Partai Golkar Mitra ini.  (*/otnie)

Agenda Pembahasan KUA-PPAS Masih Tak Jelas

Lasut: Bamus Telah Tetapkan 25 Agustus

RATAHAN, Swara Manadonews (20/08/2010)—Agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemkab Mitra masih tak jelas kapan akan di gelar. Pasalnya Pemkab Mitra belum juga memasukkan draf KUA-PPAS ke DPRD Mitra.

Menyikapi ini, wakil rakyat yang dikenal getol memperjuangkan keadilan ini, Katrien Mokodaser, mendesak eksekutif untuk segera memasukkan rancangan tersebut. “Sesuai aturan seharusnya KUA-PPAS ini sudah dibahas dalam bulan Agustus. Apalagi masih banyak dokumen yang segera dilakukan pembahasan, yakni KUA-PPAS untuk APBD-Perubahan 2010, juga menunggu pembahasan R-APBD 2011. Ini juga supaya dapat segera diagendakan pembahasannya,” tandas Wakil Ketua Dekab Mitra ini.

Pernyataan serupa dilontarkan Felmy Pelleng SH, anggota Dewan Mitra dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dikatakanya, lambannya eksekutif akan mendatangkan dampak buruk bagi program-program pembangunan ke depan. “Setidaknya program yang sudah disusun tak akan bisa jalan dengan baik. Ujungnya, masyarakat yang susah,” ujarnya.

Sementara Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Drs Freddy Lendo saat dikonfirmasi mengaku, telah menanda-tangani dokumen KUA-PPAS serta menyurati DPRD Mitra, untuk minta dijadwalkan rapat paripurna penyampaian draf KUA-PPAS oleh Bupati Mitra Telly Tjanggulung. “Pokoknya saya sudah menanda-tangani dokumen KUA-PPAS. Tapi apakah Kepala Bappeda sudah memasukkan ke DPRD saya belum menerima laporan,” tandas Lendo.

Di lain pihak, Ketua DPRD Mitra Tonny Hendrik Lasut AmTm menjelaskan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mitra telah menetapkan tanggal 25 Agustus dilaksanakan rapat paripurna penyerahan KUA-PPAS oleh Pemkab. Namun sebelum itu, akan dilakukan paripurna revisi Badan Anggaran (Banggar). “Hal ini sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010. Sebab, jika tidak dilakukan revisi Badan Anggaran, tentu pembahasan KUA-PPAS 2010 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang,” pungkas Lasut. (*/otnie)

Mamuaja Resmi Buka Tomohon International Choir Competition

MANADO, Swara Manadonews (20/08/2010)—Setelah sukses menggelar Tomohon International Flower Festival (TIFF), Kota Tomohon kembali dibanjiri oleh tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Para tamu ini menjadi peserta Kompetisi Paduan Suara Internasional yang akan berlangsung tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2010 di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Sulawesi Utara Drs RJ Mamuaja dalam acara bertajuk “Open Ceremony Tomohon International Choir Festival (TIFF) 2010”. Para undangan yang hadir pada acara pembukaan termasuk Plt. Gubernur dan Plt Walikota Tomohon Drs Gerson Mamuaja dan beberapa pejabat Provinsi Sulawesi Utara seperti Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setdaprov Sulut Jeffry Korengkeng, SH MSi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara Ir Ricky Toemanduk, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata drh F Rorinsulu, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Drs Arnold Poli SH MAP, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dra Lynda Wantania MSi dan beberapa pejabat Pemkot Tomohon, dibuat terkesima dengan penampilan penampilan beberapa Paduan Suara mancanegara yang telah memiliki nama international seperti Artic Light Choir yang berkolaborasi dengan Paduan Suara UNIMA, Mini Male Choir dari Srilanka dan Capitol Glee Club Choir dari Filipina.

Dalam sambutannya Plt Walikota Tomohon Drs Gerson Mamuaja mengatakan, iven ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan TIFF yang dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan Kota Tomohon kepada dunia sekaligus dalam rangka menunjang Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menjadikan daerah ini salah satu unggulan tujuan wiasata di Indonesia.

Sebelumnya Artistic Director Tomohon International Choir Competition Professor André de Quadros yang juga Director School of Music Boston University Artistic Director, USA dalam sambutannya mengatakan, Tomohon bukan saja memiliki bunga-bunga yang indah tetapi juga menyimpan potenmsi suara-suara yang indah. Ia menyampaikan, terimakasih dan sangat terkesan dengan penyambutan yang penuh keramahtamahan dan persahabatan dari masyarakat Kota Tomohon yang telah diterima oleh seluruh delegasi.

Plt Gubernur Sulawesi Utara menyambut, gembira dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Kegaiatn ini juga tentunya memberikan nuansa yang lebih meriah dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi ke-65 sekaligus merupakan media pengembangan dan promosi sektor pariwisata.

“Sebagai daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu dari ”The Five Main Tourism Destination” di Indonesia. Disamping itu juga daerah ini telah ditetapkan sebagai Tujuan Iven Meeting, Intensive, Conference and Exhibition (MICE) dan kegiatan ini tentunya sangat tepat untuk menunjang program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tandas Mamuaja. Kompetisi paduan suara TICC diikuti oleh kurang lebih 38 peserta dari dalam negeri dan 1 peserta dari Swedia, 1 peserta dari Filipina, 1 peserta dari Srilanka. (*/otnie)


Unsrat Kembali Telorkan 990 Sarjana

MANADO, Swara Manadonews (20/08/2010)—Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado memasuki gelombang pertama tahun akademik 2010/2011 berhasil menelorkan 990 sarjana dari berbagai strata pendidikan, seperti program diploma, sarjana, spesialis dan pasca serjana. Wisuda yang berlangsung, di Hotel Sutan Raja Watutumou Kec, Kalawat Minut Kamis, (19/08) itu turut dihadiri Plt Gubernur Drs Robby Mamuaja, Plt Sekprov Ir Siswa R Mokodongan bersama Ibu dan sejumlah orang tua alumni.

Mamuaja mengatakan, tantangan perguruan tinggi dewasa ini semakin berat dan kompleks. Untuk bisa tetap survive, maka perguruan tinggi harus bisa menunjukan daya saingnya (Competitiveness). Disamping untuk memenuhi kebutuhan para sarjana yang memiliki kualifikasi khusus dalam memasuki arena kerja, juga terpanggil untuk selalu memiliki akar sosial dan kultural.

“Tantangan profesional selalu memaksa kita untuk bersikap peka dan mengembangkan sensibilitas dengan realitas yang ada. Tantangan tersebut, senantiasa membayang – bayangi unsrat supaya kehadirannya bisa memberi multi makna bagi pendidikan daerah ini,” ujarnya.

Karena itu Mamuaja menambahkan, perlu dilakukan positioning university dalam bingkai aleading and enlighting university, yaitu sebuah universitas yang memiliki keunggulan dan membawa pencerahan serta tidak sepi dari kegiatan kreatif.

Di akhir sambutannya Mamuaja mengharapkan, agar para wisudawan dapat mendedikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan harkat dan martabat masyarakat.Buktikan bahwa kehadiran saudara akan menjadi solusi (problem solving) dan bukan membawa persoalan baru (problem marker) dalam bursa kerja.

Rektor Unsrat Prof DR Donald Rumokoy SH MH menyebutkan, ke 990 wisudawan yang dilepas saat ini program diploma 15 orang dari empat fakultas, sarjana 813 orang dari 11 fakultas, spesialis 11 orang dan pasca sarjana 151 orang. (*/otnie) 

Kamis, 19 Agustus 2010

Pemkot Manado Siap Hadapi Pemantauan Tahap Satu

MANADO, Swara Manadonews (19/08/2010)—Pemerintah dan masyarakat Kota Manado siap menghadapi pemantauan Adipura tahap satu yang akan dilakukan oleh tim kantor Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) awal September nanti. "Untuk periode penilaian adipura sesungguhnya berlangsung setahun penuh mulai tanggal 5 Juni sampai 5 Juni tahun berikutnya, karena itu merupakan hari lingkungan hidup," Kata Kepala BLH Manada Joshua Pangkerego di Manado.

Pangkerego menjelaskan dalam pelaksanaannya pemantauan dan penilaian itu dibagi dalam tiga periodisasi yakni tahap satu antara bulan September sampai Oktober kemudian untuk tahap kedua Februari-Maret dan verifikasi bulan April-Mei. 



Hal itu berarti di awal bulan September pemantauan pertama sudah mulai dilakukan, dan pemerintah Manado mulai menyiasati hal-hal yang berhubungan dengan itu dan dimana kalangan diajak untuk menjaga kondisi kebersihan kota, kata Pangkerego.



Ia juga mengatakan semua elemen harus mendukung hal itu sebagai wujud kepedulian dari orang yang beraktifitas di Manado untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang menyenangkan bagi semua orang, terutama para PNS yang wajib menjadi contoh. 



PNS yang selalu diwawancarai mengaku siap jadi contoh dalam menjaga dan menata kebersihan dan bersedia memotori upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota Manado, demi mempertahankan adipura. 



"Sebagai orang yang beraktifitas di Manado walaupun berasal dari daerah lain, kami tentunya siap mempertahankan keindahan dan kebersihan kota, sebab keseharian ada di sini jadi sudah sepatutnya menjaga kebersihan kota," kata PNS Manado Micael Wokas



Hal tersebut kata Wokas sudah mereka buktikan dengan terus melakukan gerakan Jumat pagi bersih lingkungan anda (jumpa berlian) di seluruh wilayah kota Manado yang jadi lokasi mereka.



Di sisi lain, para kepala lingkungan yang juga menjadi motor dalam menjaga kebersihan pun mengatakan siap untuk terus menjaga keindahan dan kebersihan Manado, demi mempertahankan adipura.



"Setiap hari kami membersihkan lingkungan, apalagi untuk mempertahankan adipura tentu saja hal tersebut akan lebih ditingkatkan agar nantinya kita semakin menghadapi pemantauan dan penilaian," kata kepala lingkungan IV Sario Tumpaan kecamatan Sario Afrets Bataha.(*/demint)

BKN Data PNS Untuk Penerbitan Karpeg Elektronik


MANADO, Swara Manadonews (19/08/2010)—Badan Kepegawaian Negara melakukan pendataan sidik jari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia termasuk di lingkungan pemerintahan Kota Manado lewat Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Manado untuk penerbitan Kartu pegawai (Karpeg) . "Ini merupakan implementasi dari sistem birokrasi berbasis elektronik di Indonesia yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor VII tahun 2008," kata Kepala BKD Manado Hans Tinangon di Manado.


Tinangon mengatakan di Kota Manado seluruh PNS yang berjumlah 8620 orang akan melakukan hal ini, dimana sidik jari dan foto mereka diambil agar nantinya akan diterbitkan Karpeg elektronik untuk mengganti Karpeg yang ada sekarang.



Sementara Sekretaris BKD Manado Rommy Sumilat mengatakan pendataan dan implementasi ini akan dilakukan mulai tanggal 18 Agustus hingga 3 September sehingga semua PNS yang ada di lingkungan pemkot bisa terdata.



"Seluruh PNS tanpa kecuali wajib mengikuti implementasi ini mulai dari golongan satu hingga empat sebab selain difoto dan diambil sidik jarinya mereka juga wajib mengisi formulir data yang telah disiapkan," kata Sumilat.



Untuk pelaksanaan kegiatan ini Sumilat mengatakan BKN mempercayakannya kepada pihak ketiga, yakni Sucofindo dan mereka yang melakukan pendataan, pengambilan sidik jari hingga pemotretan para PNS.



Wakil dari Sucifindo Franky Rorimpandey mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia secara bersamaan dan kelompoknya dapat wilayah Manado untuk mengambil data para PNS.



"Proses verifikasinya akan berlangsung sampai tahun 2011 dan diperkirakan nanti bulan Februari atau Maret 2011 Karpeg akan terbit namun tidak langsung diserahkan kepada PNS yang bersangkutan tetapi akan diserahkan ke Bank Sulut (BS)," katanya.





Rorimpandey mengatakan diserahkan ke BS sebab tidak hanya berfungsi sebagai identitas PNS saja, tetapi sudah multifungsi dimana itu akan menjadi kartu kesehatan, kartu pensiun, kartu tabungan hari tua, kartu perumahan, untuk transaksi keuangan dan lainnya. 

Salah satu PNS Manado Inggried Runtunuwu mengatakan senang dengan adanya aturan baru tersebut, sebab multifungsi dan mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari kartu. "Nantinya jika Karpeg elektronik ini terbut kami bisa membantu kami dalam banyak hal seperti jadi kami sangat berharap bisa segera diterbitkan," kata Inggried. (*/demint)

Disnaker Manado Buka Layanan Online Pengaduan THR

MANADO, Swara Manadonews (19/08/2010)—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Manado akan menyiapkan layanan On line satu kali 24 jam untuk pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh di Manado.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado Ubaidillah Ma'aruf menjelaskan, nomor yang bisa dihubungi masyarakat pekerja untuk pengaduan tersebut adalah 852846 dan bebas dihubungi kapan saja, supaya para pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha bisa mengadukan nasibnya ke situ.





"Kami membuka line telepon di kantor Dinasker Kota Manado, untuk satu hari penuh jika ada keluhan mengenai THR atau hal lainnya silahkan menghubungi nomor tersebut," kata Kepala Disnaker Manado Ubaidillah Ma'aruf di Manado, Kamis.

Ia menegaskan untuk persoalan THR pihaknya tidak main-main, jika menerima pengaduan lewat telepon akan langsung ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan agar bisa segera diselesaikan mengingat ini sudah mendekati hari raya.

"Jangan sampai hak karyawan diabaikan kami mengingatkan seluruh pengusaha untuk mematuhi aturan dengan membayar hak para buruh atau pekerja sesuai waktunya minimal dua minggu sebelum hari raya," kata Ma'aruf.

Sementara itu langkah pemerintah membuat layanan on line satu kali 24 jam tersebut mendapat tanggapan positif dari para wakil rakyat Manado, karena bisa dijadikan sebagai alat kontrol bagi pengusaha agar tidak semena-mena dengan buruh.

"Kami berharap hal ini jangan hanya untuk menyenangkan para pekerja, tetapi harus diseriusi agar benar-benar nasib buruh diperhatikan dan bisa mendapatkan haknya dengan layak," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado dari Partai Buruh, Sony Lela.

Bahkan ia mengatakan DPRD akan terus mengawasi pemerintah dalam memperhatikan nasib buruh menjelang hari raya ini dan akan terus mengingatkan para pengusaha untuk patuh pada aturan membayar THR tepat waktu.

Salah satu karyawan hotel bernama Arman mengatakan akan memanfaatkan bantuan Disnaker tersebut, dan akan mengadukan nasibnya lewat layanan on line tersebut jika haknya tak dibayar.

"Ini langkah yang baik dan kami berharap jika ada pengaduan akan segera ditindaklanjuti pemerintah sehingga nasib kami bisa diperjuangkan," kata Arman yang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah swalayan di Manado. (*/demint)

Lonteng : Saya Akan Tempuh Lewat PTUN

Pasca Penetapan Penjabat Bupati Minsel

AMURANG, suara manadonews (19/08/2010)—Aliansi Masyarakat Peduli Pengangguran(AMPP) Kabupaten Minahasa Selatan(Minsel),mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah propinsi dalam hal ini mantan gubernur sulut Drs Sinyo Hari Sarundayang dan juga Plt Gubernur Sulut Drs Robby Mamuaya pasca ditunjuknya Drs Meki Marten Onibala MM, sebagai Pelaksana Tugas Bupati Minsel, setelah Drs Ramoy Markus Luntungan dan Ventje Tuela, habis masa tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati peroide 2005-2010.

Sebagai peduli pengangguran dan asli orang minsel Lonteng cs ,siap memprotes adanya kedatangan Onibala sebagai Plt Bupati Minsel.“Sudah diusir,kenapa datang kembali,” kata Lonteng.
Menurutnya Onibala hanya mempermainkan pemerintah dan masyarakat Minsel. “Semua warga Minsel tidak menyetujui adanya Meki Onibala sebagai Plt Bupati,sebab itu saya sebagai ketua AMPP,kabupaten Minsel akan PTUNkan masalah ini,” jelas Lonteng .

Dikatakannya pula sebagai umat yang percaya kepada Tuhan ,diseluruh Dunia menghormati hari minggu, sebagai hari peribadatan orang Kristen. “Kenapa dilantik Hari Minggu,inikan juga salah satu kesalahan yang diambil oleh pemerintah provinsi,berarti mereka tidak menghormati peribadatan orang Kristen, kalau tidak diindahkan kami akan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemprov salah dalam penempatan Pelaksan Tugas di Kabupaten Minsel,” jelas Lonteng.


Ditanya siapakah yang paling tepat untuk ditunjuk memimpin Minsel, Lonteng dengan tegas mengatakan ,bahwa yang paling tepat yang sudah mengerti akan situasi dan kondisi warga yang ada di Minsel. “Apakah sudah habis pejabat yang tahu persisi masyarakat minsel,”kata Lonteng.Tambahnya ,kalau pemprov tidak bisak mengindahkan masalah ini kami akan tetap berkeras untuk menolak kedatangan Meki Onibala di Minsel. “ Tidak mungkin seorang Jendral memerintah seorang prajurit,dan anak memerintah ayahnya,atau dimencipta diperintah yang dicipta,” tuturnya. (***)
 

Praseno Hadi Raih Gelar Magister Manajemen

MANADO, suara manadonews (19/08/2010)—Walaupun seharinya disibukan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang tak ringan sebagai pengelolah keuangan daerah, namun Praseno Hadi SE AK yang seharinya sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulut, masih menyisihkan waktunya untuk kuliah S2 Program Magister Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi Unsrat Manado sejak 2001 lalu.

Ketika mewakili para lulusan pada acara pelepasan mahasiswa Si dan S2 Fakultas Ekonomi Unsrat yang turut dihadiri Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja di Hotel Peninsula Manado, Rabu (18/08) kemarin.

Pak Pras-sapaan akrabnya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang dan Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja. Diakuinya berkat dorongan kedua beliau ini sehingga study S2 saya bisa selesai. Bahkan tadi (19/08) juga Praseno Hadi diwisuda bersama ratusan mahasiswa Unsrat di Hotel Sutan Raja Watutumou Minut.

Plt Gubernur Sulut  Drs Robby J Mamuaja mengakui Fakultas Ekonomi Unsrat termasuk salah satu perguruan tinggi yang dinilai berhasil, karena para lulusannya telah banyak bekerja di berbagai bidang baik dilingkungan pemerintah baik pusat dan daerah maupun swasta yang ada di tanah air.

Mamuaja mengatakan, Pemprov Sulut belum lama ini telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Bahkan Sulut merupakan satu-satunya propinsi di tanah air yang memperoleh predikat ini. Praseno Hadi yang merupakan alumnus Fekon Unsrat merupakan sosok dibalik suksesnya meraih predikat tersebut.

Namun begitu Mamuaja juga mengharapkan agar para lulusan kali ini jangan terlalu mengharapkan untuk menjadi seorang PNS. Walau tahun ini ada penerimaan CPNS tetapi yang dibutuhkan hanya sedikit sekali. “Yang terpenting disini bagaimana para lulusan mampu mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperolehnya itu, untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya secara mandiri,” pungkasnya.  (*/otnie)