Sosialisasi yang dihadiri Deputy Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adinegoro, Nanang Faridsyam dari KPK – RI, dan Karo Hubungan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Kekayaan Negara Sekretariat Wapres Ir Ismawati Hartawati MM itu, menurut Korengkeng kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov Sulut.
Dikatakannya, peran sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen penting dan strategis seiring dengan berkembangnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas serta kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. “Karena itu berbagai upaya dalam mewujudkan sistem pengadaan publik yang efisien dan transparan telah dilakukan, namun diakuinya sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala khususnya yang terkait dengan ketersedian dan kesiapan infrasturktur pengadaan dan mahalnya biaya pengadaan,” ujarnya.
Korengkeng menyebutkan kendala bagi pengelola pengadaan barang dan jasa diakuinya, lebih disebabkan karena faktor manusia-nya, yakni SDM yang pada umumnya belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Karena itu Korengkeng berharap, pegawai yang dipercayakan pimpinan untuk menangani pengadaan barang dan jasa kiranya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini diangab penting dalam meningkatkan SDM.
Sebumnya Karo Pembangunan Dra Femmy Suluh MSi menyebutkan, sosialisasi ini diikuti seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Sulut. Sedangkan para pembicara berasal dari unsur KPK-RI, Sekretariat Negara dan Sekretariat Wapres RI. (*/otnie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar