Komisi II DPRD Sumbar Sambangi Pemprov Sulut

MANADO, suara manadonews (04/08/2010)—Salah satu komoditi paling besar di Provinsi Sulut adalah Cengkih. “Pokoknya apa yang dihasilkan oleh Provinsi Sulut itu merupakan besik dari Provinsi Sumatra Barat,” ujar Hi Drs Marlis MM selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Kedatangan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat, Rabu (4/7) kemarin, yang berjumlah 12 orang bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, H Zailis Lisman dalam rangka mendapatkan informasi dan masukkan tentang Sistem Perdagangan Komoditas Pertanian. Kunjungan ini diterima oleh Karo Perekonomian, Drs Adry Manengkey, MSi mewakili Gubernur Sulut SH Sarundajang diruangan WOC.

Manengkey mengatakan, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Atas Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sampai tahun 2010 ini terdapat 40 instansi/SKPD pengelola pendapatan daerah. Sumber pajak daerah Provinsi Sulut diperoleh dari berbagai sektor antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-BK), Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (BBN-KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT).

Sulut juga memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PT. Bank Sulut bergerak dibidang Perbankan, PT. Pengembangan Pariwisata Sulut bergerak dibidang Pariwisata dan PD. Pembangunan Sulut. “Tujuan didirikannya BIMD ini adalah untuk memberikan sumbangsih pada gerak perekonomian serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di Sulawesi Utara,” tandas Manengkey.

“Pokoknya banyak upaya-upaya Pemerintah Provinsi Sulut secara konkrit untuk memperhatikan hasil pertanian cengkeh dan kelapa, termasuk cengkih karena merupakan komoditas sangat penting untuk Suut,” pungkas Manengkey. (*/otnie)