Komisi VIII DPR Bahas Soal Penanganan Kemiskinan Dengan Pemprov Sulut

suara manadonews  (13/06/2010)—Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang terbilang mengalami berbagai kemajuan dalam hal penanganan masyarakat miskin di daerah ini. Buktinya walaupun Perda menyangkut penanganan masalah kemiskinan ini belum ada tetapi, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengantisipasinya dengan Surat Keputuan Gubernur untuk membentuk tim penanggulangan kemiskinan ini. SK Gubernur tersebut sudah sejak tahun 2009 lalu.

Tim ini menurut Gubernur Sarundajang setiap bulan melakukan pertemuan sekaligus koordinasi guna memantapkan program kerja yang ada. Selain itu guna menunjang program jamkesmas dan BOS sebagaimana program yang telah dibulirkan pemerintah pusat, maka Pemprov Sulut juga melalui dana APBD membentuk jamkesda dan bosda. Program ini tujuannya sebagai pendamping dari kedua program tersebuyt itu, jelas Sarundajang.

Kesempatan itu Sarundajang juga menyambut baik kunjungan Tim Panja RUU Kemiskinan Komisi VIII yang mau mencari berbagai bahan masukan untuk menyempurnakan RUU tersebut menjadi UU.

Tim Panja RUU Fakir Miskin Komisi VIII yang terdiri enam orang ini yang dipimpim ketua tim H Gondo Radityo Gambiro, menyebutkan, Selama dua hari didaerah ini mereka akan mencari berbagai bahan masukan sekaligus menghimpun berbagai masukan yang diperolehnya baik dari pemerintah provinsi Maupun kabupaten/kota, ujar Gambiro.

Diketahui bahwa angka kemiskinan yang ada di Sulut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 11, 42 persen di tahun 2007 menjadi 9,21 di tahun 2009 lalu dan pada tahun 2010 ini Sarundajang berkeyakinan angka kemiskinan di Sulut akan terus menurun, jelasnya.

“Sedangkan Jamkesda pada tahun 2009 berkisar Rp 1,5 Miliar ditahun 2010 ini mencapai 3,5 Miliar begitu pula dengan Bosda untuk tashun 2010 ini berjumlah Rp. 9,3 Miliar,” pungkas Sarundajang. (otnie Tamod)